ANGGOTA DPR RI HIDAYATULLAH: “MASIH BANYAK RAKYAT BELUM FAHAM EMPAT PILAR”

MEDAN : Anggota DPR RI Hidayatullah menilai masih banyak rakyat Indonesia yang belum paham Empat Pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. “ Bukan hanya rakyat biasa, bahkan penyelenggara negara pun banyak yang belum paham. Oleh karena itu, Empat Pilar ini menjadi sangat penting untuk selalu disosialisasikan,” kata Hidayatullah pada acara Sosialisasi Empat Pilar di Gedung Balai Latihan Pertanian Medan, Selasa (26/11/2019).

Kegiatan ini dihadiri sebanyak 150 orang peserta yang terdiri dari tokoh-tokoh lintas profesi, agama, mahasiswa dan masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  untuk mensosialisasikan  Empat Pilar tersebut.

Empat Pilar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika itu harus terus disosialisasikan kepada masyarakat di seluruh wilayah tanah air.

Menurut Hidayatullah, dengan memahami Empat Pilar ini, rakyat mempunyai kemampuan dalam melestarikan nilai-nilai ke Indonesiaan kita. “Empat Pilar itu adalah konsensus nasional yang mengikat dan mempersatukan rakyat Indonesia yang besar dan majemuk ini. ”Pancasila merupakan sumber jatidiri, kepribadian dan moralitas untuk menjaga persatuan bangsa. Saya mengajak kita semua untuk memegang teguh Empat Pilar tersebut dan mengamalkannya,” kata angota Fraksi PKS dari Dapil Sumut ini lagi.

Lebih lanjut, Hidayatullah mengatakan, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pengabaian, pengkhianatan dan inkonsistensi  yang berkaitan dengan keempat pilar tersebut bisa membawa berbagai masalah, keterpurukan, penderitaan dan perpecahan dalam perikehidupan kebangsaan.

Untuk itu, Hidayatullah mengingatkan, bahwa banyak negara lain ingin menguasai  Indonesia, jadi jangan sampai ada warga negara tidak mencintai dan tidak peduli kepada negaranya.

Anggota DPR F-PKS Menolak Kenaikan Iuran BPJS

Anggota DPR F-PKS Menolak Kenaikan Iuran BPJS

Jakarta (05/11) — Anggota DPR RI, H. Hidayatullah, SE meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan BPJS kesehatan. Legislator dari Sumut 1 ini berkeyakinan bahwa, bila BPJS di naikkan, dampak yang dirasakan masyarakat yang tergolong memiliki ekonomi lemah akan sangat terasa bebannya.

Baru-baru ini, kata lelaki yang berfrofesi sebagai Pegiat Ekonomi Syariah ini pemerintah memiliki rencana akan menaikkan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Rencana kenaikan ini dilakukan secara serentak pada tahun 2020 pda golongan kelas I dan II. Masing-masing kelas akan naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 dan Rp51.000 menjadi Rp110.000.

“Saya melihat, bahwa Pemerintah saat ini sedang tambal sulam kebijakan, untuk menutupi defisit BPJS, yang cenderung memberatkan dan membebani rakyat”, kata dokter Adang.

Dokter Adang menjelaskan, bahwa masyarakat yang paling terbebani oleh kenaikan BPJS adalah masyarakat yang merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Mereka pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi : Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis.

“Pekerja bukan penerima upah adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim usaha, tapi paling berjasa dalam memacu perekonomian. Golongan ini ditenggarai yang paling banyak menunggak iuran bpjs, karena iklim usaha yang tidak kondusif” Urai H Hidayatullah.

Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan, DPP PKS ini menjelaskan bahwa, Kebijakan meletakkan BPJS sebagai satu satunya penyelenggara JKN adalah keputusan politik yang gegabah karena selain menafikan kemampuan beberapa daerah yang memiliki keluangan finansial. Juga terbukti kontra produktif terhadap desentralisasi kewenangan yang sedang di bangun.

“Pemerintah terhadap BPJS ini seperti menganugerahkan kewenangan monopoli operasional pada badan yang belum terbukti kehandalannya. Pemerintah terlalu percaya diri memeberi kepercayaan yang sangat besar kepada BPJS sebagai operator JKN dari sebuah negara besar dengan penduduk yang padat, sehingga pada akhirnya realisasi di lapangan menjadi amburadul”, pungkas H. Hidayatullah, SE.

Kualitas Anggota DPR Cerminan Kualitas Tenaga Ahli dan Staf Ahli

Kualitas Anggota DPR Cerminan Kualitas Tenaga Ahli dan Staf Ahli

Jakarta — Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menegaskan perlunya Tenaga Ahli (TA), Staf Ahli (SA) dan Administrasi (SAA) Anggota DPR dan MPR RI memiliki tiga orientasi dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu disampaikan Sohibul Iman saat memberikan kata sambutan sekaligus arahan dalam acara Orientasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi, Staf Ahli DPR dan MPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2019).

Menurut Sohibul Iman, ketiga orientasi tersebut adalah pengembangan kapasitas diri, sebagai ladang penghasilan, dan penyebar ide ke-PKS-an.

Pertama, sebagai pengembangan diri, TA, SA dan SAA memilik kesempatan untuk belajar banyak dan menambah wawasan.”Jangan sia-siakan. Ini ajang penempaan,” ujarnya.

Kedua, sebagai ladang penghasilan. Artiya bukan berarti berorientasi dunia. Tapi justru jadi pemompa semangat untuk memberikan kinerja terbaik.

Ketiga, sebagai penyebar ide atau gagasan PKS. Keberadaan TA, SA dan SAA penting karena menjadi garda terdepan memberikan data dan informasi kepada anggota DPR.”Harus knowledgeable. Data soal pemerintahan dan kebijakan negara harus dimiliki,” kata Sohibul lagi.

Jika ini dilakukan, Sohibul Iman yakin kehidupan akan jadi berkah dan kualitas Anggota DPR akan semakin baik. “Kualitas seorang Anggota DPR itu cerminan dari kualitas TA, SA dan SAA,” pungkas Sohibul Iman.

Hadir dalam acara tersebut Sekjen DPP PKS Mustafa Kamal, Ketua Fraksi DPR Jazuli Juwaini, Sekretaris Fraksi DPR Ledia Hanifa dan Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Almuzzammil Yusuf.

Selamat Presiden Baru, Janji Baru

Selamat Presiden Baru, Janji Baru

Alhamdulillah

Selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024.

Insya Allah kita akan terus berbakti dengan kritis tapi konstruktif untuk cita Indonesia yang lebih baik, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat.

Biasa saja kalau ada maunya, bikin banyak janji lalu lupa, maka harus ada yang mengingatkan!

Ekonomi janjinya meroket, 7 % yang dijanjikan,
ternyata cuma 5% yang terealisasikan, kata orang Medan bukan meroket tapi merakit.

Dalam potongan pidato Presiden mengatakan :
Saudara – saudara
Pendapatan kita pada tahu 2045 US$ 7 trilyun
Pendapatan perorang Rp. 320 juta pertahun
Pendapatan perorang Rp. 27 juta perbulan
Aneh-aneh saja
🙂🙂🙂

Rencananya mau kurangi kesenjangan, ternyata yang punya gunung malah makin tinggi menjulang, sementara bukit-bukit kecil makin terlihat rata ke tanah, dan nyaris tenggelam ditelan bumi.

Pancasila seperti tak bulat lagi, karena agama seolah candu yang harus dijauhi.

Anak negeri saling menyalahkan dan berdebat panjang seakan tak mau berhenti, sementara asing sudah masuk ke dalam nadi budaya dan ekonomi.

Mari bersama membangun negeri dilandasi niat yang tulus di hati untuk Indonesia yang adil dan sejahtera.

#PKSpartaiPenyeimbang
#AyoLebihBaik
#NarasiCerdas
#KamiOposisi

Do’a kan Kami Istiqomah

Do’a kan Kami Istiqomah

Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Dakwah di Indonesia berkomitmen akan setia terhadap kebijakan-kebijakan yang pro pada Rakyat dan Ummat. Perjuangan di Parlemen Butuh bantuan dukungan dan Do’a dari saudara-saudara kami seluruh masyarakat Indonesia. Segala masukan dan saran sangat kami terima dari seluruh masyarakat terimakasih.