PKS: RUU Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama Sudah Masuk Baleg DPR

PKS: RUU Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama Sudah Masuk Baleg DPR

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut ada beberapa usulan RUU yang sudah diusulkan masuk ke Badan Legislatif (Baleg) DPR. Salah satunya usulan UU perlindungan ulama dan tokoh agama.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini saat memberi sambutan dalam rapat kerja pimpinan fraksi PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019). Jazuli mengatakan beberapa RUU akan diplenokan malam nanti di Baleg.

“Insyaallah beberapa RUU yang akan diusulkan oleh Fraksi PKS nanti malam akan diplenokan di Baleg,” kata Jazuli.

Jazuli mengatakan UU Kewirausahaan juga sudah diusulkan ke Baleg.

“Alhamdulillah meskipun 5 tahun yang lalu belum selesai UU kewirausahaan nasional dan itu sudah bisa dimasukkan kembali dan juga saya mendengar sudah dimasukkan UU perlindungan ulama dan tokoh agama yang merupakan jargon dan janji kampanye kita,” ujarnya.

Jazuli menjelaskan maksud UU perlindungan ulama dan tokoh agama itu adalah agar ulama bisa dimuliakan dan dihormati.

“Agar para ulama bisa dihormati dan dimuliakan karena mereka juga dihormati dan dimuliakan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW,” sebutnya.

Acara raker PKS ini diselenggarakan selama dua hari. Rapat kerja ini dihadiri oleh DPP PKS hingga DPD PKS provinsi seluruh Indonesia.
(sumber : detik.com)

Ini Dampak Bila Majelis Taklim tak Mendaftar ke Kemenag

Sebuah Majelis Taklim sedang melakukan penyuluhan tentang “Peran Keluarga dalam Menangkal Bahaya Pornografi di Era Digital” (ilustrasi)
Sebuah Majelis Taklim sedang melakukan penyuluhan tentang “Peran Keluarga dalam Menangkal Bahaya Pornografi di Era Digital” (ilustrasi)

HIDAYATULLAH.CO.ID, JAKARTA — Plt Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag), Syafrizal memberi penjelasan soal keharusan majelis taklim melakukan pendaftaran ke Kemenag di daerahnya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 29/2019 tentang Majelis Taklim.

Syafrizal menjelaskan, ini bermula ketika Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kemenag berdiskusi dalam proses penyusunan PMA itu. Dalam diskusi tersebut, dibahas soal apakah pendaftaran majelis taklim ini bersifat boleh, harus, atau wajib.

“Pasal 6 kan itu, waktu dialog, diskusi, di antara Kemenkumham dan (Ditjen) Bimas Islam, ada boleh, harus dan wajib. Di bahasa hukum itu, kalau wajib, implikasinya kalau tak lakukan, dapat sanksi. Kalau disebut boleh di situ, enggak ada implikasi apa-apa, terus buat apa diatur-atur ada SKT (Surat Keterangan Terdaftar) segala,” jelas dia , Senin (2/12).

Kemudian, lanjut Syafrizal, disepakati bahwa pendaftaran bersifat harus. “Teman-teman di situ, pakar-pakar itu, mencari kata tengah, yaitu harus, yang ditujukan untuk pemenuhan administrasi. Kata harus itu kan di tengah-tengah. SKT ini syarat-syaratnya punya alamat yang jelas, anggotanya minimal berapa orang, kegiatannya apa, dan punya bukti tempat tinggal (domisili),” paparnya.

Karena sifatnya harus, Syafrizal mengungkapkan tidak ada sanksi bagi majelis taklim yang tidak mendaftar ke Kemenag. “Hanya saja, secara administrasi tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi, ya tidak dapat SKT. Karena syarat administrasinya tidak memenuhi, maka urusan ke Kemenag, Pemda, jika ada bantuan, tentu tidak akan dapat. Jadi harus memenuhi syarat dulu,” tutur dia.

Syafrizal mengatakan, Kemenag pun tidak mempersoalkan majelis taklim yang memang sejak awal enggan melakukan pendaftaran. “Enggak apa-apa, ya konsekuensinya tentu dia akan kesulitan apabila ngaju-ngajuin kerja sama dengan pemerintah,” ucapnya.

sumber : republika.co.id