H. HIDAYATULLAH, SE SESALKAN KEBIJAKAN MENAG SOAL MAJELIS TAKLIM

MEDAN – Hidayatullah.co.id : Anggota Fraksi PKS DPR RI H. Hidayatullah, SE menyesalkan kebijakan Meteri Agama RI Fachrul Razi yang mengharuskan Pengurus Majelis Taklim harus mendaftarkan majelis taklimnya ke kantor Kemenag. Hal itu dikatakan Hidayatullah dalam pembicaran telepon dengan reporter hidayatullah.co.id Abdul Aziz, Kamis (05/11/2019) pagi.

“Sebagai wakil rakyat, saya menyesalkan kebijakan Menag tersebut. Tugas Kemenag bukan mengurus hal-hal kecil seperti itu. Selama ini tak ada masalah dengan majelis taklim. Kok tiba-tiba Menag sibuk mengurus majelis taklim,” katanya setengah bertanya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim yang ditandatangani Menteri Agama Fachrul Razi. Pasal 6 ayat 1 PMA tersebut mengatur agar setiap majelis taklim terdaftar di Kemenag.

Hidayatullah mencurigai kebijakan Menag ini adalah dalam rangka mendeskreditkan peran majelis taklim dalam pembinaan kehidupan umat beragama. “Harus diakui peran majelis taklim sangat signifikan selama ini. Kenapa harus dikebiri,” kata kader PKS ini.

Pendapat senada disampaikan pula kader PKS lainnya yang tengah menjadi Anggota DPD RI, H. Muhammad Nuh, yang juga merasa heran dengan kebijakan Menteri Agama RI Fachrul Razi yang mengharuskan majelis taklim mendaftar di kantor Kemenag itu. “Ada apa kok malah menjadi program khusus dengan aturan yang dinilai memberatkan para pengelola majelis taklim?“ kata Muhammad Nuh  ketika diminta tanggapannya melalui pesan Whatsapp tentang kebijakan baru Menag Fachrul Razi, Rabu (4/12/2019).

Menurut Muhammad Nuh, seharusnya pemerintah mendorong agar institusi dan komunitas yang belum membentuk majelis taklim segera membentuknya guna mendorong agar nilai-nilai keagamaan yang amat mulia dan penting itu dapat dihidupkan dan disemarakkan.  Sesuai dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, pemerintah seharusnya mendukung dan memotivasi semua penganut agama resmi di negeri ini untuk menyemarakkan kegiatan keagamaan masing-masing.

Muhammad Nuh mengatakan, selama ini tidak ada masalah dengan majelis taklim. Tapi sekarang mengapa harus didaftar. Majelis taklim telah menjadi  sarana untuk memupuk tradisi keagamaan di masyarakat. Jadi peraturan baru ini malah akan mengganggu peran majelis taklim di masyarakat

Menurut Nuh, bahkan jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, majelis taklim itu sudah ada dan banyak berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. “Sebelum kemerdekaan, ulama dan santri itu lazim bergabung dalam majelis taklim. Mereka punya peran signifikan dalam memperjuangkan kemerdekaan,” kata Muhammad Nuh lagi. (*)

Reporter:

Abdul Aziz