Industri Keuangan Banyak Sakit, DPR Minta Perbaikan dari OJK

Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, H. Hidayatullah, SE

Jakarta (11/12) — Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, H. Hidayatullah, SE mengaku akan ‘mengejar’ pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas permasalahan pada industri keuangan, terutama sektor asuransi yang banyak mengalami gagal bayar.

Menurut Hidayatullah, melalui Panitia Kerja (Panja), nantinya DPR akan menagih langkah-langkah perbaikan apa saja yang akan dilakukan lembaga pengawas industri keuangan tersebut.

“Ini masalah yang sangat serius. Ada beberapa asuransi. Ada Bumiputera, Jiwasraya dan lainnya. Intinya kita menuntut perbaikan dari OJK sebagai otoritas pengawas punya tanggung jawab penuh pada pengawasan industri keuangan,” katanya di Jakarta, Selasa (10/12/2019)

Kemudian selain menagih sekenario jalan keluar dari masalah yang ada, DPR juga ingin mengevaluasi lembaga OJK untuk menemukan berbagai hambatan hingga lembaga itu tidak mampu melakukan deteksi dini terhadap kasus yang ada.

“Kita akan menagih terkait dengan pelaksanaan fungsinya. Bagaimana dia melakukan pengawasan. Paling tidak kita menagih bagaimana langkah perbaikan dari situasi yang terpuruk ini,” tutur dia.

Hidayatullah berharap kepada OJK selaku mitra Komisi XI bisa koperatif dan bersinergi untuk berbenah diri agar permasalahan yang sama tidak terulang dikemudian hari.

“OJK itu fungsinya pengawasan dan memantau risiko lembaga keuangan agar ada deteksi dini, sehingga diharapkan ditak terjadi kasus yang mengkhawatikan seperti ini,” pungkasnya.

Dua Skenario

Diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, terdapat dua skenario dalam penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), diantaranya, membentuk anak usaha baru untuk membayar semua klaim-klaim nasabah dan memperkuat memperkuat bisnis perseroan.

Ketua Dewan komisioner Wimboh Santoso menuturkan menjelaskan, pembentukan anak perusahaan melalui Jiwasraya Putra, akan mengatasi cash flow perusahaaan untuk membayar semua klaim nasabah. Anak usaha tersebut telah diberi konsesi untuk menjamin asuransi beberapa perusahaan plat merah.

Sebagai informasi, PT Jiwasraya Putra telah menandatangani kesepakatan kerja sama dan distribusi dengan empat BUMN yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Telkomsel. “Kita semua tahu, bahwa ini tidak mudah, tapi tetap ada skenario-skenario,” ujarnya di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (10/12).

Menurutnya, Jiwasraya Putra dapat menarik investor dengan memanfaatkan kerjasama dengan BUMN lainnya untuk menjual produk asuransi dengan memanfaatkan akses customer based dan jaringan distribusi di empat perusahaan tersebut. “Sehingga dengan hasil itu bisa untuk men-top-up cashflow,” imbuhnya.

Melalui Jiwasraya Putra, pihaknya berharap dapat menyelesaikan persoalan kewajiban pembayaran klaim pemegang polis Jiwasraya yang sudah jatuh tempo pada Oktober 2018 sebesar Rp 802 miliar.

Sementara, skenario kedua merupakan solusi untuk jangka panjang. Namun, hal tersebut masih dibicarakan oleh para pemangku kepentingan.

“Ke depan jangka menengah panjang harus ada program bagaimana memperkuat bisnis Jiwasraya,” tutur Wimboh.

PKS Harap PLN Tak Naikan Tarif Listrik karena Sengsarakan Rakyat

thumbnail
Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS Saadiah Uluputty dalam FGD Fraksi PKS di Ruang Rapat Pleno

Jakarta (10/12) — Anggota komisi VII DPR RI Fraksi PKS Saadiah Ulluputy mengatakan pihaknya sangat fokus memperjuangkan agar energi, khususnya kelistrikan di Indonesia bisa terkelola dengan baik.

“Kami selalu berupaya memperjuangkan agar kebutuhan dasar masyarakat khususnya terkait dengan listrik benar-benar bisa dirasakan dengan baik disertai pengelolaan yang maksimal,” ungkap Saadiah.

Saadiah mengatakan saat ini kondisi rasio elektrifikasi kelistrikan saat ini mengalami kenaikan secara signifikan.

“Rasio elektrifikasi kelistrikan di Indonesia saat ini mengalami capaian yang meningkat. Namun yang menjadi catatan rasio elektrifikasi di daerah 3 T yang hanya menyala 6 jam saja dalam sehari”, ungkap Saadiah dalam FGD yang diadakan Fraksi PKS DPR RI, Selasa, (10/12/2019).

Dari beberapa negara yang ada, lanjut Saadiah, tarif listrik di Indonesia tergolong mahal dibandingkan dengan sejumlah negara yang ada di dunia.

“Yang menjadi catatan saat ini, beberapa negara memiliki harga tarif listrik yang lebih murah apabila disandingkan dengan Indonesia”, tambahnya.

Pada Januari 2020, menurut Saadiah tarif adjusment diperkirakan akan mengalami penyesuaian, apakah naik ataukah turun tergantung beberapa harga komoditas di dunia.

“Salah satu yang bisa membuat tarif adjusment naik antara lain karena harga batu bara dunia, laju inflasi dan ICP yang cenderung naik”, tutup Saadiah.

Raker Komisi IX, Aleg PKS Minta BPJS Segera Lunasi Tagihan RS

thumbnail
Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin. Foto by Eko Novan/Humas Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (11/12) — Komisi IX DPR RI kembali menggelar rapat kerja komisi dengan Menteri Kesehatan pada hari Senin (9/12/2019) di ruang sidang Komisi IX DPR RI, Jakarta.

Rapat kerja yang dihadiri langsung Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, Sekjend Kemenkes Oscar Primadi dan staf kementerian lainnya membahas evaluasi kegiatan dan anggaran 2018 – 2019.

Alifudin, anggota DPR RI komisi IX, yang hadir dalam raker komisi IX mengungkapkan kekecewaannya atas tetap dinaikkannya iuran BPJS, terkait ini Alifudin mengusulkan untuk menghidupkan Jamkesda dengan melakukan Revisi UU dan mengusulkan di buat Panja BPJS.

“Terkait masalah BPJS ini kami mengusulkan lebih baik kita hidupkan kembali Jamkesda dengan melakukan revisi undang-undang, atau kita buat panja khusus BPJS,” ujarnya.

Selain itu Alifudin juga sempat meminta Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto agar BPJS melunaskan tagihan Rumah Sakit di daerah Kota Pontianak, Singkawang dan Sambas.

“Ini Aspirasi dari Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Sambas serta Yogyakarta Melalui menteri agar segera BPJS melunaskan tagihan RS, karena kemarin kami didatangi anggota Fraksi PKS Kota Pontianak pak menteri, mereka meminta agar BPJS segera melunaskan tagihan, terutama terhadap Rumah Sakit swasta,” tambahannya.

Alifudin juga menanyakan langsung pada Menteri Kesehatan RI, terkait urgensinya mengambil alih Izin Edar dari BPOM. Rapat Kerja Komisi yang berakhir pada pukul 03.30 dini hari (Selasa) akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis. (arbain)