Menukik! Ini Disampaikan PKS di Paripurna DPR Kemarin

Sidang paripurna Online Masa Wabah Covid19

Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Ketua MKD DPR RI, Ketua DPP PK

Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat,

Kita semua duduk di sini mewakili rakyat, kita mengemban amanah dari dapil masing-masing. Ratusan ribu suara rakyat diamanahkan kepada pundak bapak ibu sekalian.

Bapak Ibu sekalian yang terhormat, para rakyat yang sekarang kita wakili itu sedang diterpa musibah, yaitu mewabahnya virus Covid-19.

Berita burukya Case Fatality Rate atau Angka kematian rata-rata di Indonesia sangat tinggi, saat ini paling tinggi di Asia, dan menempati urutan kedua setelah Italia.

Rasio kematian akibat Corona di Indonesia saat ini adalah 8,8 persen, bisa dikatakan angka ini adalah dua kali lipat rasio kematian secara global yakni 4,65 persen.

Bapak ibu anggota yang terhormat, Filsuf Yunani Kuno Cicero menyampaikan Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya Hukum Tertinggi Adalah Keselamatan Rakyat.

Hal ini sesuai dengan amanah konstitusi kita Keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara, seperti yang tertulis dalam Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, yang intinya Negara harus menjamin melindungi segenap bangsa Indonesia.

Bapak Ibu anggota yang terhomat, pemerintah sedari awal terlihat sangat santai mengatasi Corona, dibilang virus ini tidak akan masuk Indonesia, dibilang pula akan sembuh sendiri, dibilang lagi tidak perlu pakai masker. Yang akhirnya sikap satuy ini menimbulkan kebijakan yang amburadul, misalkan pemerintah lebih memilih membiayai Buzer dari pada mensupport tenaga medis, akibatnya 9 dokter meninggal dan 62 positif Corona.

Pemerintah juga lebih memilih memberikan diskon pesawat dari pada melakukan lock down, akibatnya penyebaran Covid-19 saat ini lebih masif. Kita sekarang kuwalahan, karena ribuan orang dari Jakarta mudik ke kampung.

Bapak dan Ibu anggota yang terhormat, Sebagai anggota DPR yang memiliki hak budgeting saya terhenyak ketika pemerintah mau membuka rekening donasi untuk menangani wabah Corona ini. Langkah ini seolah menunjukkan bahwa kas negara lagi kosong.

Padahal di sisi lain, masih ada yang ngotot membangun ibu kota baru. Tentunya ini dapat menurunkan marwah kita sebagai parlemen, seolah kita tidak bisa menjalankan fungsi kita dalam hal budgeting.

Seolah, nyawa rakyat dinomorduakan, seolah lebih penting proyek infrastruktur di Ibu kota baru. Kita harus merespons ini dengan baik, jangan sampai rakyat melihat negara dikelola secara amatiran.

Bapak dan Ibu anggota yang terhormat, saya rasa secara kelembagaan DPR perlu mengingatkan pemerintah untuk lebih serius, sekali lagi lebih serius dalam penanganan wabah Covid-19. Adalah salah ketika kita menempatkan para medis sebagai lini terdepan dalam penanganan wabah ini. Karena mereka seharusnya berada pada lini paling belakang.

Lini terdepan bukan tindakan medis, lini terdepan untuk melawan corona adalah pencegahan, disini adalah peran negara, disini ada peran pemerintah. Kita harus memerankan law as tool as social enginering, kita harus menggunakan hukum untuk mengatur masyarakat sebagai lini terdepan melawan corona.

Bapak dan Ibu Anggota yang terhormat, sebagai parlemen kita akan bantu pemerintah, kota bahu membahu dengan mereka, kita sisir anggaran yang kurang urgent untuk kita alokasikan guna penanganan wabah Corona ini. Kita dukung pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk penanganan wabah Covid-19 ini.

Selain itu Kita dorong pemerintah untuk segera melaksanakan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. Sehingga penanganan Covid 19 akan lebih sistematis dan terstruktur. Kita juga perlu mengingatkan pemerintah bahwa menangani wabah ini bukan seperti lari sprinter, namun seperti lari maraton yang membutuhkan nafas panjang.

Buah mangga jatuh ke tanah
Sudah pasti manis rasanya
Melawan Covid 19 kita tak menyerah
Negara harus hadir untuk rakyatnya

Semangat hati melamar gadis
Ternyata dia sudah janda
Salam hormat untuk para medis
Jasa mu sungguh tiada tara

Terima kasih
wassalamualaikum wr wb.

“Fraksi PKS Sepakat Potong Gaji Bulan Maret Untuk Beli APD Tenaga Medis”

Hidayatullah.co.id- Fraksi PKS DPR kembali menyerukan gerakan nasional kepada para anggota legislatifnya. Setelah gerakan pembagian masker dan disinfektan gratis di rumah ibadah, Fraksi PKS menginstruksikan potong gaji bulan Maret untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis.

Anggota Dewan dari Fraksi PKS DPR-RI Hidayatullah mengatakan anggota Fraksi PKS telah turun langsung ke rumah sakit dan melihat langsung kekurangan APD bagi tenaga medis. Untuk itu, Fraksi PKS bersepakat memotong gaji bulan Maret untuk dibelanjakan membeli APD, yang nantinya akan disalurkan kepada tenaga medis rumah sakit. “Semoga Allah melindungi mereka dan memuliakan mereka. Kita yang di luar berusaha men-support mereka dengan membantu pemenuhan APD semaksimal yang bisa kita usahakan melalui donasi potong gaji sebagai wakil rakyat,” ungkap Hidayatullah lewat keterangan tertulisnya, Selasa (24/3).

Di satu sisi, Fraksi PKS juga mendesak Pemerintah segera memenuhi kebutuhan APD bagi tenaga medis di berbagai rumah sakit baik di pusat maupun daerah dalam rangka darurat corona ini. Presiden dan pemerintah mengklaim sudah mendatangkan ribuan APD. Tapi, faktanya masih banyak yang belum terpenuhi di lapangan. Tenaga medis dan rumah sakit bahkan pasien yang dirawat masih banyak yang mengeluh kekurangan APD.

“Atas dasar itu Fraksi PKS meminta kepada seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga daerah untuk membantu melalui pemotongan gaji bulan Maret,” ujarnya. “Kita tunjukkan dalam keterbatasan yang ada kita secara kolektif bisa membantu yang bisa kita bantu bersama komponen masyarakat lainnya yang juga luar biasa dalam membangun solidaritas mengahadapi wabah corona ini,” demikian Hidayatullah .

Guru Honor Nonkategori ‘Curhat’ Ke Hidayatullah

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah mendengarkan ‘aspirasi perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori 35+ Kabuoaten Serdang Bedagai, Kamis (12/3/20).

SERDANG BEDAGAI, hidayatullah.co.id – Sejumlah perwakilan dari Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori 35+ (GTKHNK 35+) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), ‘curhat’ dengan anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah SE, Kamis (12/3/2020). Mereka mengeluhkan honor yang masih di bawah UMR dan berharap dapat diangkat oleh pemerintah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori, merupakan tenaga honor yang tersebar di seluruh Indonesia berkisar 254 ribu orang. Sedangkan di Kabupaten Sergei sendiri, jumlahnya ada ratusan guru baik di tingkat SD, SMP maupun SMA.

Mereka menceritakan kesenjangan pendapatan yang sangat mencolok antara guru berstatus ASN dengan guru honorer. “Coba bapak bayangkan, kami rata-rata sudah mengajar sebelas tahun lebih. Namun honor yang kami terima di bawah UMR. Artinya, yang kami terima berkisar Rp600 ribu hingga Rp1 juta, itupun kami terima per tiga bulan sekali,” ungkap seorang perwakilan guru honor tersebut.

Dia menyebutkan, ada dua alasan mendasar yang membuat mereka tetap bertahan. “Pertama, angkat kami guru dan tenaga kependidikan honorer Nonkategori 35+ menjadi ASN tanpa testing melalui Keppres. Kedua, naikkan honor kami sesuai UMR Kabupaten sehingga dapat hidup layak,” harapnya.
Menanggapi curhatan guru-guru honor ini, Hidayatullah mengatakan, hampir sama persoalan di beberapa daerah yang pernah ia dikunjungi. “Tidak dapat dibayangkan bagaimana logika dan akal sehat dapat menalarnya, dengan honor sekian tersebut bapak dan ibu masih bisa bertahan,” ujar Hidayatullah yang didampingi stafnya Abdul Aziz.

Politisi PKS inipun menanyakan kepada para guru honor, bagaimana mereka dapat bertahan hidup dengan honor yang sekecil itu? Sambil tersenyum, mereka mengaku mencari tambahan penghasilan dengan menyambi jualan, bertani dan pekerjaan apa saja yang dapat mereka kerjakan, asalkan menghasilkan uang.

Mendengar itu, Hidayatullah pun berjanji, sekembali dari reses ini ia akan bertemu dengan Komisi X untuk membicarakan hal ini lebih detail. “Persoalan ini akan kami bicarakan, kalau perlu memanggil menteri yang bersangkutan. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten, saya akan komunikasikan dengan teman-teman anggota dewan dari dapil Sergei,” tandasnya. (adz)

Visi Kita Di Dunia Adalah Akhirat

MEDAN, hidayatulah.co.id – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah menggelar reses yang dihadiri simpatisan dan kader PKS dari Cabang Dakwah (Cada) 1, meliputi DPC PKS Medan Petisah, Medan Barat, Medan Baru dan Medan Helvetia, di Al Maidaa Chicken Jalan Kapten Muslim, Selasa (10/3/2020) malam. Reses kali ini dikemas berbeda, karena lebih bernuansa keislaman. Karena, peserta yang hadir juga mendapat siraman rohani yang menyejukkan.

Dalam kesempatan itu, Hidayatullah menyampaikan, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. “Allah yang telah mengatur dan menuntun langkah kita, karena Allah punya rencana besar dalam hidup kita karena itu milikilah semangat,” katanya.

Dalam sesi tanya jawab, seorang konstituen bertanya, mengapa reses kali ini berbeda dengan yang pernah diikutinya? Menurutnya, di sini nuansa politiknya malah hampir tidak terasa, karena semua yang hadir mendapat siraman rohani yang menyejukkan. “Tidak ada gegap gempita dan wahnya seorang anggota DPR RI yang levelnya setingkat menteri. Bersahaja, itu kesan yang saya rasakan saat ini,” kata si penanya.

Menanggapi itu, Hidayatullah menjawab dengan argumen yang menelisik kalbu. “Sekali lagi, visi besar kita mendapatkan akhirat dengan ridhonya Allah. Di antara nikmat Allah kepada kita adalah, Dia membantu kita mengenali diri, yang dengan itu kita punya kemampuan meletakkanya di tempat yang sesuai, atau memperkakukannya dengan cara baik. Maka ketidaktahuan seseorang pada dirinya dan kemampuan yang dimilikinya, menjadikannya salah dalam menilai diri sendiri, ini petaka dan bencana,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hidayatullah juga menyinggung soal RUU Omnibus Law yang penuh kontraversi. Politisi senior PKS Sumut ini meminta pemerintah jangan abai dengan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, kurang berkualitas RUU Omnibus Law ini bisa jadi karena kurang transparan dan cenderung ditutup-tutupi sehingga sulit untuk di akses publik. Karenanya dia memaklumi respon kekecewaan masyarakat seperti sulitnya lapangan pekerjaan saat ini.

Sementara, Zulkarnain yang selalu mendampingi Hidayatullah ketika ditanya seorang peserta tentang sosok Hidayatullah, menyebutkan kalau anggota DPR RI yang satu ini sangat bersahaja. Meski dua periode menjadi anggota DPRD Deliserdang, dua periode menjadi anggota DPRD Sumatera Utara dan sekarang menjadi anggota DPR RI, tidak ada yang berubah dalam dirinya. “Misal kalau saudara tanya, berapa penghasilan DPR? Fasilitas apa yang didapatnya? Atau pertanyaan lainnya, insya Allah akan dijawabnya dan tidak ada yang ditutup tutupinya. Jadi hanya satu kata yang dapat disampaikan untuk kepribadian Ustad Hidayatullah, bersahaja,” tandasnya. (adz)

Pemerintah Harus Dengar, RUU Omnibus Law Ditolak Rakyat

Sumatera Utara (04/03) – Penolakan Lembaga Independen Negara, Serikat Buruh, Akademisi dan LSM atas Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja semakin kencang. Ditambah dengan demo Mahasiswa hari ini di gerbang depan Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. (4/3/2020).

Hidayatullah anggota komisi XI DPR RI mengatakan “Pemerintah harus dengar aspirasi rakyat, buruh, jurnalis hingga semua kalangan yang terdampak didalamnya, RUU ini ditolak rakyat” Menurut Hidayatullah, jika aspirasi rakyat diabaikan maka Pemerintah mengabaikan konsep pembentukan Undang undang yang baik. Dimana harus melibatkan masyarakat luas dalam perumusan atau penyusunannya.

“RUU ini berpotensi mengundang masuknya investasi tidak prioritas, kurang berkualitas, dan tidak mensejahterakan. Isi RUU ini saja kurang fokus pada industri prioritas yang tinggi penyerapan pekerja,” ujar Hidayatulloh disela-sela resesnya.

Menurut anggota Fraksi PKS ini, kurang berkualitasnya RUU tersebut, bisa jadi karena RUU Omnibus Law kurang transparan dan cenderung ditutup-tutupi sehingga sulit diakses publik. Hidayatullah bisa memaklumi respon kekecewaan rakyat, buruh, mahasiswa atau pun lembaga-lembaga tersebut.

“Pemerintah jangan terburu-buru hingga abai dengan aspirasi rakyat. Apalagi dengan parlemen yang sudah dikuasai pendukung pemerintah. Alih-alih menciptakan lapangan kerja dan memajukan ekonomi justru akan membuat rakyat semakin terjepit. RUU ini bisa berdampak merugikan bagi ekonomi dalam negeri,” ujar legislator asal Sumatra Utara ini.