Pemerintah Harus Dengar, RUU Omnibus Law Ditolak Rakyat

Sumatera Utara (04/03) – Penolakan Lembaga Independen Negara, Serikat Buruh, Akademisi dan LSM atas Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja semakin kencang. Ditambah dengan demo Mahasiswa hari ini di gerbang depan Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. (4/3/2020).

Hidayatullah anggota komisi XI DPR RI mengatakan “Pemerintah harus dengar aspirasi rakyat, buruh, jurnalis hingga semua kalangan yang terdampak didalamnya, RUU ini ditolak rakyat” Menurut Hidayatullah, jika aspirasi rakyat diabaikan maka Pemerintah mengabaikan konsep pembentukan Undang undang yang baik. Dimana harus melibatkan masyarakat luas dalam perumusan atau penyusunannya.

“RUU ini berpotensi mengundang masuknya investasi tidak prioritas, kurang berkualitas, dan tidak mensejahterakan. Isi RUU ini saja kurang fokus pada industri prioritas yang tinggi penyerapan pekerja,” ujar Hidayatulloh disela-sela resesnya.

Menurut anggota Fraksi PKS ini, kurang berkualitasnya RUU tersebut, bisa jadi karena RUU Omnibus Law kurang transparan dan cenderung ditutup-tutupi sehingga sulit diakses publik. Hidayatullah bisa memaklumi respon kekecewaan rakyat, buruh, mahasiswa atau pun lembaga-lembaga tersebut.

“Pemerintah jangan terburu-buru hingga abai dengan aspirasi rakyat. Apalagi dengan parlemen yang sudah dikuasai pendukung pemerintah. Alih-alih menciptakan lapangan kerja dan memajukan ekonomi justru akan membuat rakyat semakin terjepit. RUU ini bisa berdampak merugikan bagi ekonomi dalam negeri,” ujar legislator asal Sumatra Utara ini.