Menukik! Ini Disampaikan PKS di Paripurna DPR Kemarin

Sidang paripurna Online Masa Wabah Covid19

Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Ketua MKD DPR RI, Ketua DPP PK

Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat,

Kita semua duduk di sini mewakili rakyat, kita mengemban amanah dari dapil masing-masing. Ratusan ribu suara rakyat diamanahkan kepada pundak bapak ibu sekalian.

Bapak Ibu sekalian yang terhormat, para rakyat yang sekarang kita wakili itu sedang diterpa musibah, yaitu mewabahnya virus Covid-19.

Berita burukya Case Fatality Rate atau Angka kematian rata-rata di Indonesia sangat tinggi, saat ini paling tinggi di Asia, dan menempati urutan kedua setelah Italia.

Rasio kematian akibat Corona di Indonesia saat ini adalah 8,8 persen, bisa dikatakan angka ini adalah dua kali lipat rasio kematian secara global yakni 4,65 persen.

Bapak ibu anggota yang terhormat, Filsuf Yunani Kuno Cicero menyampaikan Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya Hukum Tertinggi Adalah Keselamatan Rakyat.

Hal ini sesuai dengan amanah konstitusi kita Keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara, seperti yang tertulis dalam Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, yang intinya Negara harus menjamin melindungi segenap bangsa Indonesia.

Bapak Ibu anggota yang terhomat, pemerintah sedari awal terlihat sangat santai mengatasi Corona, dibilang virus ini tidak akan masuk Indonesia, dibilang pula akan sembuh sendiri, dibilang lagi tidak perlu pakai masker. Yang akhirnya sikap satuy ini menimbulkan kebijakan yang amburadul, misalkan pemerintah lebih memilih membiayai Buzer dari pada mensupport tenaga medis, akibatnya 9 dokter meninggal dan 62 positif Corona.

Pemerintah juga lebih memilih memberikan diskon pesawat dari pada melakukan lock down, akibatnya penyebaran Covid-19 saat ini lebih masif. Kita sekarang kuwalahan, karena ribuan orang dari Jakarta mudik ke kampung.

Bapak dan Ibu anggota yang terhormat, Sebagai anggota DPR yang memiliki hak budgeting saya terhenyak ketika pemerintah mau membuka rekening donasi untuk menangani wabah Corona ini. Langkah ini seolah menunjukkan bahwa kas negara lagi kosong.

Padahal di sisi lain, masih ada yang ngotot membangun ibu kota baru. Tentunya ini dapat menurunkan marwah kita sebagai parlemen, seolah kita tidak bisa menjalankan fungsi kita dalam hal budgeting.

Seolah, nyawa rakyat dinomorduakan, seolah lebih penting proyek infrastruktur di Ibu kota baru. Kita harus merespons ini dengan baik, jangan sampai rakyat melihat negara dikelola secara amatiran.

Bapak dan Ibu anggota yang terhormat, saya rasa secara kelembagaan DPR perlu mengingatkan pemerintah untuk lebih serius, sekali lagi lebih serius dalam penanganan wabah Covid-19. Adalah salah ketika kita menempatkan para medis sebagai lini terdepan dalam penanganan wabah ini. Karena mereka seharusnya berada pada lini paling belakang.

Lini terdepan bukan tindakan medis, lini terdepan untuk melawan corona adalah pencegahan, disini adalah peran negara, disini ada peran pemerintah. Kita harus memerankan law as tool as social enginering, kita harus menggunakan hukum untuk mengatur masyarakat sebagai lini terdepan melawan corona.

Bapak dan Ibu Anggota yang terhormat, sebagai parlemen kita akan bantu pemerintah, kota bahu membahu dengan mereka, kita sisir anggaran yang kurang urgent untuk kita alokasikan guna penanganan wabah Corona ini. Kita dukung pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk penanganan wabah Covid-19 ini.

Selain itu Kita dorong pemerintah untuk segera melaksanakan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. Sehingga penanganan Covid 19 akan lebih sistematis dan terstruktur. Kita juga perlu mengingatkan pemerintah bahwa menangani wabah ini bukan seperti lari sprinter, namun seperti lari maraton yang membutuhkan nafas panjang.

Buah mangga jatuh ke tanah
Sudah pasti manis rasanya
Melawan Covid 19 kita tak menyerah
Negara harus hadir untuk rakyatnya

Semangat hati melamar gadis
Ternyata dia sudah janda
Salam hormat untuk para medis
Jasa mu sungguh tiada tara

Terima kasih
wassalamualaikum wr wb.

“Fraksi PKS Sepakat Potong Gaji Bulan Maret Untuk Beli APD Tenaga Medis”

Hidayatullah.co.id- Fraksi PKS DPR kembali menyerukan gerakan nasional kepada para anggota legislatifnya. Setelah gerakan pembagian masker dan disinfektan gratis di rumah ibadah, Fraksi PKS menginstruksikan potong gaji bulan Maret untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis.

Anggota Dewan dari Fraksi PKS DPR-RI Hidayatullah mengatakan anggota Fraksi PKS telah turun langsung ke rumah sakit dan melihat langsung kekurangan APD bagi tenaga medis. Untuk itu, Fraksi PKS bersepakat memotong gaji bulan Maret untuk dibelanjakan membeli APD, yang nantinya akan disalurkan kepada tenaga medis rumah sakit. “Semoga Allah melindungi mereka dan memuliakan mereka. Kita yang di luar berusaha men-support mereka dengan membantu pemenuhan APD semaksimal yang bisa kita usahakan melalui donasi potong gaji sebagai wakil rakyat,” ungkap Hidayatullah lewat keterangan tertulisnya, Selasa (24/3).

Di satu sisi, Fraksi PKS juga mendesak Pemerintah segera memenuhi kebutuhan APD bagi tenaga medis di berbagai rumah sakit baik di pusat maupun daerah dalam rangka darurat corona ini. Presiden dan pemerintah mengklaim sudah mendatangkan ribuan APD. Tapi, faktanya masih banyak yang belum terpenuhi di lapangan. Tenaga medis dan rumah sakit bahkan pasien yang dirawat masih banyak yang mengeluh kekurangan APD.

“Atas dasar itu Fraksi PKS meminta kepada seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga daerah untuk membantu melalui pemotongan gaji bulan Maret,” ujarnya. “Kita tunjukkan dalam keterbatasan yang ada kita secara kolektif bisa membantu yang bisa kita bantu bersama komponen masyarakat lainnya yang juga luar biasa dalam membangun solidaritas mengahadapi wabah corona ini,” demikian Hidayatullah .

Guru Honor Nonkategori ‘Curhat’ Ke Hidayatullah

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah mendengarkan ‘aspirasi perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori 35+ Kabuoaten Serdang Bedagai, Kamis (12/3/20).

SERDANG BEDAGAI, hidayatullah.co.id – Sejumlah perwakilan dari Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori 35+ (GTKHNK 35+) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), ‘curhat’ dengan anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah SE, Kamis (12/3/2020). Mereka mengeluhkan honor yang masih di bawah UMR dan berharap dapat diangkat oleh pemerintah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori, merupakan tenaga honor yang tersebar di seluruh Indonesia berkisar 254 ribu orang. Sedangkan di Kabupaten Sergei sendiri, jumlahnya ada ratusan guru baik di tingkat SD, SMP maupun SMA.

Mereka menceritakan kesenjangan pendapatan yang sangat mencolok antara guru berstatus ASN dengan guru honorer. “Coba bapak bayangkan, kami rata-rata sudah mengajar sebelas tahun lebih. Namun honor yang kami terima di bawah UMR. Artinya, yang kami terima berkisar Rp600 ribu hingga Rp1 juta, itupun kami terima per tiga bulan sekali,” ungkap seorang perwakilan guru honor tersebut.

Dia menyebutkan, ada dua alasan mendasar yang membuat mereka tetap bertahan. “Pertama, angkat kami guru dan tenaga kependidikan honorer Nonkategori 35+ menjadi ASN tanpa testing melalui Keppres. Kedua, naikkan honor kami sesuai UMR Kabupaten sehingga dapat hidup layak,” harapnya.
Menanggapi curhatan guru-guru honor ini, Hidayatullah mengatakan, hampir sama persoalan di beberapa daerah yang pernah ia dikunjungi. “Tidak dapat dibayangkan bagaimana logika dan akal sehat dapat menalarnya, dengan honor sekian tersebut bapak dan ibu masih bisa bertahan,” ujar Hidayatullah yang didampingi stafnya Abdul Aziz.

Politisi PKS inipun menanyakan kepada para guru honor, bagaimana mereka dapat bertahan hidup dengan honor yang sekecil itu? Sambil tersenyum, mereka mengaku mencari tambahan penghasilan dengan menyambi jualan, bertani dan pekerjaan apa saja yang dapat mereka kerjakan, asalkan menghasilkan uang.

Mendengar itu, Hidayatullah pun berjanji, sekembali dari reses ini ia akan bertemu dengan Komisi X untuk membicarakan hal ini lebih detail. “Persoalan ini akan kami bicarakan, kalau perlu memanggil menteri yang bersangkutan. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten, saya akan komunikasikan dengan teman-teman anggota dewan dari dapil Sergei,” tandasnya. (adz)

Visi Kita Di Dunia Adalah Akhirat

MEDAN, hidayatulah.co.id – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah menggelar reses yang dihadiri simpatisan dan kader PKS dari Cabang Dakwah (Cada) 1, meliputi DPC PKS Medan Petisah, Medan Barat, Medan Baru dan Medan Helvetia, di Al Maidaa Chicken Jalan Kapten Muslim, Selasa (10/3/2020) malam. Reses kali ini dikemas berbeda, karena lebih bernuansa keislaman. Karena, peserta yang hadir juga mendapat siraman rohani yang menyejukkan.

Dalam kesempatan itu, Hidayatullah menyampaikan, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. “Allah yang telah mengatur dan menuntun langkah kita, karena Allah punya rencana besar dalam hidup kita karena itu milikilah semangat,” katanya.

Dalam sesi tanya jawab, seorang konstituen bertanya, mengapa reses kali ini berbeda dengan yang pernah diikutinya? Menurutnya, di sini nuansa politiknya malah hampir tidak terasa, karena semua yang hadir mendapat siraman rohani yang menyejukkan. “Tidak ada gegap gempita dan wahnya seorang anggota DPR RI yang levelnya setingkat menteri. Bersahaja, itu kesan yang saya rasakan saat ini,” kata si penanya.

Menanggapi itu, Hidayatullah menjawab dengan argumen yang menelisik kalbu. “Sekali lagi, visi besar kita mendapatkan akhirat dengan ridhonya Allah. Di antara nikmat Allah kepada kita adalah, Dia membantu kita mengenali diri, yang dengan itu kita punya kemampuan meletakkanya di tempat yang sesuai, atau memperkakukannya dengan cara baik. Maka ketidaktahuan seseorang pada dirinya dan kemampuan yang dimilikinya, menjadikannya salah dalam menilai diri sendiri, ini petaka dan bencana,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hidayatullah juga menyinggung soal RUU Omnibus Law yang penuh kontraversi. Politisi senior PKS Sumut ini meminta pemerintah jangan abai dengan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, kurang berkualitas RUU Omnibus Law ini bisa jadi karena kurang transparan dan cenderung ditutup-tutupi sehingga sulit untuk di akses publik. Karenanya dia memaklumi respon kekecewaan masyarakat seperti sulitnya lapangan pekerjaan saat ini.

Sementara, Zulkarnain yang selalu mendampingi Hidayatullah ketika ditanya seorang peserta tentang sosok Hidayatullah, menyebutkan kalau anggota DPR RI yang satu ini sangat bersahaja. Meski dua periode menjadi anggota DPRD Deliserdang, dua periode menjadi anggota DPRD Sumatera Utara dan sekarang menjadi anggota DPR RI, tidak ada yang berubah dalam dirinya. “Misal kalau saudara tanya, berapa penghasilan DPR? Fasilitas apa yang didapatnya? Atau pertanyaan lainnya, insya Allah akan dijawabnya dan tidak ada yang ditutup tutupinya. Jadi hanya satu kata yang dapat disampaikan untuk kepribadian Ustad Hidayatullah, bersahaja,” tandasnya. (adz)

Pemerintah Harus Dengar, RUU Omnibus Law Ditolak Rakyat

Sumatera Utara (04/03) – Penolakan Lembaga Independen Negara, Serikat Buruh, Akademisi dan LSM atas Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja semakin kencang. Ditambah dengan demo Mahasiswa hari ini di gerbang depan Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. (4/3/2020).

Hidayatullah anggota komisi XI DPR RI mengatakan “Pemerintah harus dengar aspirasi rakyat, buruh, jurnalis hingga semua kalangan yang terdampak didalamnya, RUU ini ditolak rakyat” Menurut Hidayatullah, jika aspirasi rakyat diabaikan maka Pemerintah mengabaikan konsep pembentukan Undang undang yang baik. Dimana harus melibatkan masyarakat luas dalam perumusan atau penyusunannya.

“RUU ini berpotensi mengundang masuknya investasi tidak prioritas, kurang berkualitas, dan tidak mensejahterakan. Isi RUU ini saja kurang fokus pada industri prioritas yang tinggi penyerapan pekerja,” ujar Hidayatulloh disela-sela resesnya.

Menurut anggota Fraksi PKS ini, kurang berkualitasnya RUU tersebut, bisa jadi karena RUU Omnibus Law kurang transparan dan cenderung ditutup-tutupi sehingga sulit diakses publik. Hidayatullah bisa memaklumi respon kekecewaan rakyat, buruh, mahasiswa atau pun lembaga-lembaga tersebut.

“Pemerintah jangan terburu-buru hingga abai dengan aspirasi rakyat. Apalagi dengan parlemen yang sudah dikuasai pendukung pemerintah. Alih-alih menciptakan lapangan kerja dan memajukan ekonomi justru akan membuat rakyat semakin terjepit. RUU ini bisa berdampak merugikan bagi ekonomi dalam negeri,” ujar legislator asal Sumatra Utara ini.

PANCASILA, NASIBMU KINI

hidayatullah.co.id, Medan-Lumbung atau rangkiang dalam bahasa Minang adalah Konsep kearifan lokal sebagai tempat menaruh harapan dan persediaan, karena disitulah stok makanan (Padi) disimpan agar berguna dimasa paceklik.
Masih kuat Dalam ingatan kita merenungi pepatah lama ” Tikus mati dilumbung padi” . Pepatah itu menggambarkan Badan Pembinaan Idielogi Pancasila (BPIP) saat ini. Lembaga relatif baru ini diumpamakan sebagai lumbung Idelogi untuk menggali dan menjaga nilai nilai Pancasila , ternyata situasinya  gersang nilai dalam memahami falsafah Negara ini.
Tiba Tiba masyarakat dikejutkan oleh pernyataan Kepala Badan Pembinaan Idielogi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menjadi pemantik kontroversi dengan mengatakan Agama adalah musuh Pancasila.
“Rasanya nalar kita sebagai warga bangsa berhenti bekerja dan nurani kita terseok seok menerima kenyataan ini.
Mengapa orang yang diberi kewenangan tidak Paham dengan isi dan ajaran idielogi negara ujar  Anggota DPR RI Komisi XI Dari Partai Keadilan Sejahtera, Hidayatullah.
Hidayatullah menyayangkan pernyataan kontoversi Yudian yang menyebut agama sebagai musuh terbesar Pancasila. Rasanya kita ingin bertanya bagaimana komitmen lembaga ini dalam memperkuat pemberantasan korupsi, Di tengah tengah kangkangan pengaruh politik yang terang benderang.
bagaimana skema penuntasan skandal Keuangan Jiwasraya yang sangat mengusik rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana oligarki kekuasaan menjadi hilir dalam seluruh simpul dan proses demokrasi di negeri ini yang dinilai tanpa permusayawaratan penuh hikmah.

Hidayatullah berharap ,marilah kita membuka lembaran sejarah perjuangan almarhum  M. Natsir dengan mosi Integralnya yang fenomenal mempersatukan NKRI. hidayatullah.co.id/Abdul Azis

“BAGAIMANA BPIP MENJADI LEMBAGA PENJAGA IDEOLOGI NEGARA KALAU PIMPINANNYA TUNA SEJARAH?”

JAKARTA – hidayatulllah.co.id : Anggota DPR RI H Hidayatullah, SE mempertanyakan bagaimana mungkin Badan Pembina Ideologi Negara (BPIP) yang dibentuk Presiden Joko Widodo bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga penjaga ideologi Pancasila kalau pemimpinnya ternyata tuna sejarah? Pertanyaan itu dilontarkan H. Hidayatullah SE, ketika diminta tanggapannya tentang pernyataan kontroversial Kepala BPIP Prof. Yudhian Wahyudi yang mengatakan agama adalah musuh terbesar Pancasila.

“BPIP kan lembaga yang dibentuk Presiden untuk menjaga nilai-nilai Pancasila tapi ternyata pimpinan yang diangkat tuna sejarah dan gersang dalam memahami falsafat ideologi negara ini,” kata Hdayatullah melalui telepon seluler kepada reporter Rentaknews Abdul Aziz, kemaren.

Menurut Hidayatullah, BPIP itu ibarat lumbung  atau  rangkiang dalam filosofi Orang Minangkabau. Dalam konsep kearifan lokal di Minangkabau, lumbuang atau rangkiang itu adalah simbol untuk menaruh harapan. Di lubung itulah persediaan makanan disimpan sehingga ketika paceklik dapat digunakan. “Nah, sekarang pernyataan Kepala BPIP itu bagain pepatah yang mengatakan tikus mati di lumbung padi. Artinya jangan sampai ideologi Pancasila ini jadi hilang ketika ada BPIP yang dipimpin Yudhian Wahyudi ini,” kata Hidyatullah lagi.

Seharusnya menurut Hidayatullah, BPIP ini menjadi lumbung ideologi untuk menggali dan menjaga nilai-nilai Pancasila itu, bukan untuk dibentur-benturkan dengan agama. Ini kan namanya tuna sejarah. Rasanya  nalar  kita sebagai  warga  negara  berhenti  bekerja  dan hati nurani  kita terseok  seok  menerima  kenyataan  ini. “Mengapa  orang  yang  diberi  kewenangan memimpin BPIP ternyata tidak paham  dengan  isi dan  ajaran idielogi  negara,” tanya Hidatullah lagi.

Lebih lanjut Hidayatullah mengatakan, jangan  berharap  BPIP  akan  mampu  menerapkan nilai-nilai  Pancasila, jika ternyata  sosok pimpinanannya adalah orang yang membalikkan  nilai-nilai  kebenaran yang ada dalam Pancasila itu. “Nilai-nilai kebenaran tersebut harus dominan diterapkan tanpa ada code  of conduct  dan code of being,” kata Hidayatullah.

Menurut Hidayatullah, rasanya  kita ingin bertanya bagaimana  komitmen  lembaga  ini dalam memperkuat  upaya pemberantasan  korupsi di tengah-tengah kangkangan  pengaruh  politik  yang terang  benderang. “Bagaimana skema penuntasan skandal keuangan  Jiwasraya  yang sangat mengusik rasa keadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia itu? Bagaimana  oligarki  kekuasaan  menjadi  hilir  dalam  seluruh  simpul  dan proses  demokrasi  di negeri  ini tanya Hidayatullah lagi.

Untuk itu Hidayatullah mengajak rakyat Indonesia untuk membuka  lembaran sejarah  perjuangan  almarhum  Muhammad  Natsir  dengan  Mosi  Integralnya  yang fenomenal  dalam mempersatukan  NKRI, bukan meresahkan seperti dilakukan Kepala BPIP itu. “Apakah  orang  ini  dungu  atau memang pesanan untuk  mengalihkan  isu,” kata Hidayatullah mengakhiri  wawancara. (*)

Reporter:

Abdul Aziz

Editor:

Harun AR

Pemerintah Harus Bangkitkan Ekonomi yang Stagnan

Rapat Panja Bea Cukai Kualanamu

Jakarta (10/2) Pernyataan Pemerintah yang menyatakan pertumbuhan ekonomi harus disyukuri meski tidak mencapai target menuai kritik dari Anggota DPR RI Komisi XI, Hidayatullah.

“Bersyukur itu sudah kewajiban kita setiap hari, jadi tidak perlu diajari lagi oleh pemerintah. Tugas pemerintah adalah menumbuhkan ekonomi secara berkualitas dan mensejahterakan rakyat”.

Menurut Legislator asal Sumantera Utara ini Pemerintah sudah berjanji kemudian merangkumnya dalam target RPJMN 2015 – 2019. Target pertumbuhan ekonomi, target kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka belum memenuhi target RPJMN tersebut. Jika kemudian banyak target tidak tercapai, rakyat wajar mempertanyakan.

“Bukan malah sebaliknya pemerintah yang mempertanyakan rasa syukur rakyatnya sendiri, Ini kan menjadi terbalik. Pemerintah harus bangkitkan ekonomi yang stagnan ini” kata Hidayatullah dalam rilis persnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (10/2)

Dengan situasi ekonomi global yang kurang stabil sekarang, Anggota Fraksi PKS ini menyerukan agar pemerintah bekerja lebih keras dan fokus.

“Pemerintah harus kreatif dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Jangan situasi global selalu dijadikan alibi kegagalan mencapai target, karena situasi ekonomi global sejak dahulu pun kita sudah biasa menghadapinya. Sebenarnya pemerintah ini sanggup apa nggak sih? ” pungkas Hidayatullah.

ANGGOTA DPR RI HIDAYATULLAH SOSIALISASIKAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN

MEDAN – hidayatullah.co.id : Anggota Fraksi PKS DPR RI Hidayatullah mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada ratusan konstituennya yang tergabung dalam Forum Paud Terpadu (FORPADU) di RM Wong Solo, Keacamatan Medan Polonia Kota Medan, Ahad (09/02/2020). Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini adalah program anggota DPR RI untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dalam sosialisasi itu, Hidayatullah mengatakan Pancasila adalah pilar pertama sebagai Ideologi negara, merupakan rumusan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Sedangkan pilar kedua adalah Undang-undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi dalam strata hukum di Indonesia yang merupakan dasar/hukum positif dasar negara Indonesia dan sekaligus Konstitusi Pemerintahan.

Dalam sosialisasi itu, Hidayatullah mengatakan Pancasila adalah pilar pertama sebagai Ideologi negara, merupakan rumusan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Sedangkan pilar kedua adalah Undang-undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi dalam strata hukum di Indonesia yang merupakan dasar/hukum positif dasar negara Indonesia dan sekaligus Konstitusi Pemerintahan.

Anggota DPR RI Hidayatullah Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan pada konstituennya di Medan

“Dan pilar ketiga NKRI adalah bentuk negara Indonesia  yang sudah final dan tidak perlu lagi diperdebatkan tapi kita semua harus mengimplementasikan dalam praktek kehidupan sehari hari,” kata anggota Komisi XI DPR RI ini.

Menurut Hidayatullah, sekarang ini sudah terlihat ada orang yang tidak lagi cinta NKRI, buktinya secara kasat mata kita bisa lihat  oknum-oknum pengkhianat bergentayangan mengeksploitasi, menguras dan menggerogoti kekayaan Indonesia  untuk kepentingan pribadi maupun pesanan asing.

Hidayatullah menekankan agar generasi muda harus melek teknologi dan dapat memanfaatkan IT secara bijak agar tidak terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan. Perkembangan Informasi Teknologi yang sangat pesat hendaknya menjadi jembatan guna mendukung tercapainya pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika pada masyarakat.

Sementara pilar keempat adalah Bhineka Tunggal Ika yang merupakan perwujudan keberagaman Bangsa Indonesia yang terdiri dari  suku, bahasa, agama namun tetap satu dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika yang mempersatukan bangsa ini.

“Namun kita juga harus peka terhadap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, agar negeri ini tidak tercabik-cabik. Pendiri Republik ini telah meletakkan dasar negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila,” ujar Hidayatullah mengakhiri Sosialiasi Empat Pilar Kebangsaan ini. 

“Omnibus Law Adalah Bentuk Radikalisme Orang-orang Sekitar Elit”

“Omnibus Law Adalah Bentuk Radikalisme Orang-orang Sekitar Elit”

Jakarta – hidayatullah.co.id : Rencana Undang-undang (RUU) Omnibus Law yang saat ini  tengah “dipaksakan” pemerintah untuk disetujui DPR pada dasarnya adalah bentuk radikalisme orang-orang yang berada di sekitar elit kekuasaan. “Jika disetujui DPR maka UU tersebut sangat berpotensi merugikan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, saya akan menolak dan mengkritisi inisiatif pemerintah ini,” kata anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS ini di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

Menurut Hidayatullah, pemerintah “membungkus” RUU Cipta Ketenagakerjaan ini dengan konsep penciptaan lapangan kerja dengan  memberikan insentif pajak yang cukup besar bagi perusahaan besar. “Ini kan cara-cara primitif dan radikal kaum kapitalis global untuk menjajah Indonesia. Pada saat negara sedang kesulitan fiskal terlihat dari banyaknya kebijakan pemerintah yang memotong subsidi untuk rakyat, pada saat yang bersamaan pemerintah mengobral insentif yang pada dasarnya akan dinikmati oleh para taipan yang menguasai modal,” kata Hidayatullah lagi.

Menurut Hidayatullah, seharusnya pemerintah serius menghindarkan diri dari jebakan kapitalisme global untuk mendorong investasi. “Saat ini kita rasakan, pemerintah selalu memberikan keistimewaan bagi para taipan dengan kebijakan-kebijakan memotong pajak dan pada saat yang sama iuran kesehatan masyarakat atau BPJS malah dinaikkan 100 persen. Jika disetujui DPR dan diberlakukan tahun 2021 ini, UU ini berpotensi memicu perlawanan publik dari kelompok buruh dan pelaku usaha kecil,” katanya mengingatkan pemerintah.

Lebih lanjut Hidayatullah mengatakan, format RUU ini sangat  serius  karena secara otomatis akan mencabut beberapa UU yang selama ini sudah berjalan. “Ini ibarat mitos Kuda Troya yang semula dianggap sebagai kado tapi kenyataannya menghancurkan dan merusak,” katanya.

Jadi sebenarnya, salah besar jika pemerintah mengatakan tujuan RUU ini untuk mendatangkan investasi yang menguntungkan rakyat. “Mendatangkan investasi mungkin iya tapi kita akan terjebak dengan aturan-aturan seperti penurunan tarif PPh Badan hingga 20 persen dan memberikan insentif pemotongan PPh Badan sebesar tiga persen untuk Perusahaan Terbuka. Ini kan akan menggerus penerimaan pajak kita, jika pajak dari perusahaan berkurang maka pemerintah nanti akan menggenjot pajak dari rakyat. Lha yang akan sengsara siapa? Rakyat juga kan?” katanya bertanya.

Padahal menurut Hidayatullah, pemerintah seharusnya memperbaiki kualitas dan iklim berinvestasi. Misalnya terkait dengan  usulan  pemerintah  tentang  kontrak  tambang  batubara  yang dapat  diperpanjang tanpa lelang.

“Rasanya  kita semakin jauh  dari cita -cita Proklamator kita Bung  Karno dan Bung Hatta. Kita merdeka  untuk  membangun  bangsa  yang  berdikari, ekonomi yang berdikari di atas kaki sendiri,” katanya lagi. (*)

Reporter:
Abdul Aziz