PANCASILA, NASIBMU KINI

hidayatullah.co.id, Medan-Lumbung atau rangkiang dalam bahasa Minang adalah Konsep kearifan lokal sebagai tempat menaruh harapan dan persediaan, karena disitulah stok makanan (Padi) disimpan agar berguna dimasa paceklik.
Masih kuat Dalam ingatan kita merenungi pepatah lama ” Tikus mati dilumbung padi” . Pepatah itu menggambarkan Badan Pembinaan Idielogi Pancasila (BPIP) saat ini. Lembaga relatif baru ini diumpamakan sebagai lumbung Idelogi untuk menggali dan menjaga nilai nilai Pancasila , ternyata situasinya  gersang nilai dalam memahami falsafah Negara ini.
Tiba Tiba masyarakat dikejutkan oleh pernyataan Kepala Badan Pembinaan Idielogi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menjadi pemantik kontroversi dengan mengatakan Agama adalah musuh Pancasila.
“Rasanya nalar kita sebagai warga bangsa berhenti bekerja dan nurani kita terseok seok menerima kenyataan ini.
Mengapa orang yang diberi kewenangan tidak Paham dengan isi dan ajaran idielogi negara ujar  Anggota DPR RI Komisi XI Dari Partai Keadilan Sejahtera, Hidayatullah.
Hidayatullah menyayangkan pernyataan kontoversi Yudian yang menyebut agama sebagai musuh terbesar Pancasila. Rasanya kita ingin bertanya bagaimana komitmen lembaga ini dalam memperkuat pemberantasan korupsi, Di tengah tengah kangkangan pengaruh politik yang terang benderang.
bagaimana skema penuntasan skandal Keuangan Jiwasraya yang sangat mengusik rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana oligarki kekuasaan menjadi hilir dalam seluruh simpul dan proses demokrasi di negeri ini yang dinilai tanpa permusayawaratan penuh hikmah.

Hidayatullah berharap ,marilah kita membuka lembaran sejarah perjuangan almarhum  M. Natsir dengan mosi Integralnya yang fenomenal mempersatukan NKRI. hidayatullah.co.id/Abdul Azis

“BAGAIMANA BPIP MENJADI LEMBAGA PENJAGA IDEOLOGI NEGARA KALAU PIMPINANNYA TUNA SEJARAH?”

JAKARTA – hidayatulllah.co.id : Anggota DPR RI H Hidayatullah, SE mempertanyakan bagaimana mungkin Badan Pembina Ideologi Negara (BPIP) yang dibentuk Presiden Joko Widodo bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga penjaga ideologi Pancasila kalau pemimpinnya ternyata tuna sejarah? Pertanyaan itu dilontarkan H. Hidayatullah SE, ketika diminta tanggapannya tentang pernyataan kontroversial Kepala BPIP Prof. Yudhian Wahyudi yang mengatakan agama adalah musuh terbesar Pancasila.

“BPIP kan lembaga yang dibentuk Presiden untuk menjaga nilai-nilai Pancasila tapi ternyata pimpinan yang diangkat tuna sejarah dan gersang dalam memahami falsafat ideologi negara ini,” kata Hdayatullah melalui telepon seluler kepada reporter Rentaknews Abdul Aziz, kemaren.

Menurut Hidayatullah, BPIP itu ibarat lumbung  atau  rangkiang dalam filosofi Orang Minangkabau. Dalam konsep kearifan lokal di Minangkabau, lumbuang atau rangkiang itu adalah simbol untuk menaruh harapan. Di lubung itulah persediaan makanan disimpan sehingga ketika paceklik dapat digunakan. “Nah, sekarang pernyataan Kepala BPIP itu bagain pepatah yang mengatakan tikus mati di lumbung padi. Artinya jangan sampai ideologi Pancasila ini jadi hilang ketika ada BPIP yang dipimpin Yudhian Wahyudi ini,” kata Hidyatullah lagi.

Seharusnya menurut Hidayatullah, BPIP ini menjadi lumbung ideologi untuk menggali dan menjaga nilai-nilai Pancasila itu, bukan untuk dibentur-benturkan dengan agama. Ini kan namanya tuna sejarah. Rasanya  nalar  kita sebagai  warga  negara  berhenti  bekerja  dan hati nurani  kita terseok  seok  menerima  kenyataan  ini. “Mengapa  orang  yang  diberi  kewenangan memimpin BPIP ternyata tidak paham  dengan  isi dan  ajaran idielogi  negara,” tanya Hidatullah lagi.

Lebih lanjut Hidayatullah mengatakan, jangan  berharap  BPIP  akan  mampu  menerapkan nilai-nilai  Pancasila, jika ternyata  sosok pimpinanannya adalah orang yang membalikkan  nilai-nilai  kebenaran yang ada dalam Pancasila itu. “Nilai-nilai kebenaran tersebut harus dominan diterapkan tanpa ada code  of conduct  dan code of being,” kata Hidayatullah.

Menurut Hidayatullah, rasanya  kita ingin bertanya bagaimana  komitmen  lembaga  ini dalam memperkuat  upaya pemberantasan  korupsi di tengah-tengah kangkangan  pengaruh  politik  yang terang  benderang. “Bagaimana skema penuntasan skandal keuangan  Jiwasraya  yang sangat mengusik rasa keadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia itu? Bagaimana  oligarki  kekuasaan  menjadi  hilir  dalam  seluruh  simpul  dan proses  demokrasi  di negeri  ini tanya Hidayatullah lagi.

Untuk itu Hidayatullah mengajak rakyat Indonesia untuk membuka  lembaran sejarah  perjuangan  almarhum  Muhammad  Natsir  dengan  Mosi  Integralnya  yang fenomenal  dalam mempersatukan  NKRI, bukan meresahkan seperti dilakukan Kepala BPIP itu. “Apakah  orang  ini  dungu  atau memang pesanan untuk  mengalihkan  isu,” kata Hidayatullah mengakhiri  wawancara. (*)

Reporter:

Abdul Aziz

Editor:

Harun AR

Pemerintah Harus Bangkitkan Ekonomi yang Stagnan

Rapat Panja Bea Cukai Kualanamu

Jakarta (10/2) Pernyataan Pemerintah yang menyatakan pertumbuhan ekonomi harus disyukuri meski tidak mencapai target menuai kritik dari Anggota DPR RI Komisi XI, Hidayatullah.

“Bersyukur itu sudah kewajiban kita setiap hari, jadi tidak perlu diajari lagi oleh pemerintah. Tugas pemerintah adalah menumbuhkan ekonomi secara berkualitas dan mensejahterakan rakyat”.

Menurut Legislator asal Sumantera Utara ini Pemerintah sudah berjanji kemudian merangkumnya dalam target RPJMN 2015 – 2019. Target pertumbuhan ekonomi, target kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka belum memenuhi target RPJMN tersebut. Jika kemudian banyak target tidak tercapai, rakyat wajar mempertanyakan.

“Bukan malah sebaliknya pemerintah yang mempertanyakan rasa syukur rakyatnya sendiri, Ini kan menjadi terbalik. Pemerintah harus bangkitkan ekonomi yang stagnan ini” kata Hidayatullah dalam rilis persnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (10/2)

Dengan situasi ekonomi global yang kurang stabil sekarang, Anggota Fraksi PKS ini menyerukan agar pemerintah bekerja lebih keras dan fokus.

“Pemerintah harus kreatif dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Jangan situasi global selalu dijadikan alibi kegagalan mencapai target, karena situasi ekonomi global sejak dahulu pun kita sudah biasa menghadapinya. Sebenarnya pemerintah ini sanggup apa nggak sih? ” pungkas Hidayatullah.

ANGGOTA DPR RI HIDAYATULLAH SOSIALISASIKAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN

MEDAN – hidayatullah.co.id : Anggota Fraksi PKS DPR RI Hidayatullah mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada ratusan konstituennya yang tergabung dalam Forum Paud Terpadu (FORPADU) di RM Wong Solo, Keacamatan Medan Polonia Kota Medan, Ahad (09/02/2020). Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini adalah program anggota DPR RI untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dalam sosialisasi itu, Hidayatullah mengatakan Pancasila adalah pilar pertama sebagai Ideologi negara, merupakan rumusan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Sedangkan pilar kedua adalah Undang-undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi dalam strata hukum di Indonesia yang merupakan dasar/hukum positif dasar negara Indonesia dan sekaligus Konstitusi Pemerintahan.

Dalam sosialisasi itu, Hidayatullah mengatakan Pancasila adalah pilar pertama sebagai Ideologi negara, merupakan rumusan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Sedangkan pilar kedua adalah Undang-undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi dalam strata hukum di Indonesia yang merupakan dasar/hukum positif dasar negara Indonesia dan sekaligus Konstitusi Pemerintahan.

Anggota DPR RI Hidayatullah Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan pada konstituennya di Medan

“Dan pilar ketiga NKRI adalah bentuk negara Indonesia  yang sudah final dan tidak perlu lagi diperdebatkan tapi kita semua harus mengimplementasikan dalam praktek kehidupan sehari hari,” kata anggota Komisi XI DPR RI ini.

Menurut Hidayatullah, sekarang ini sudah terlihat ada orang yang tidak lagi cinta NKRI, buktinya secara kasat mata kita bisa lihat  oknum-oknum pengkhianat bergentayangan mengeksploitasi, menguras dan menggerogoti kekayaan Indonesia  untuk kepentingan pribadi maupun pesanan asing.

Hidayatullah menekankan agar generasi muda harus melek teknologi dan dapat memanfaatkan IT secara bijak agar tidak terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan. Perkembangan Informasi Teknologi yang sangat pesat hendaknya menjadi jembatan guna mendukung tercapainya pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika pada masyarakat.

Sementara pilar keempat adalah Bhineka Tunggal Ika yang merupakan perwujudan keberagaman Bangsa Indonesia yang terdiri dari  suku, bahasa, agama namun tetap satu dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika yang mempersatukan bangsa ini.

“Namun kita juga harus peka terhadap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, agar negeri ini tidak tercabik-cabik. Pendiri Republik ini telah meletakkan dasar negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila,” ujar Hidayatullah mengakhiri Sosialiasi Empat Pilar Kebangsaan ini. 

“Omnibus Law Adalah Bentuk Radikalisme Orang-orang Sekitar Elit”

“Omnibus Law Adalah Bentuk Radikalisme Orang-orang Sekitar Elit”

Jakarta – hidayatullah.co.id : Rencana Undang-undang (RUU) Omnibus Law yang saat ini  tengah “dipaksakan” pemerintah untuk disetujui DPR pada dasarnya adalah bentuk radikalisme orang-orang yang berada di sekitar elit kekuasaan. “Jika disetujui DPR maka UU tersebut sangat berpotensi merugikan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, saya akan menolak dan mengkritisi inisiatif pemerintah ini,” kata anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS ini di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

Menurut Hidayatullah, pemerintah “membungkus” RUU Cipta Ketenagakerjaan ini dengan konsep penciptaan lapangan kerja dengan  memberikan insentif pajak yang cukup besar bagi perusahaan besar. “Ini kan cara-cara primitif dan radikal kaum kapitalis global untuk menjajah Indonesia. Pada saat negara sedang kesulitan fiskal terlihat dari banyaknya kebijakan pemerintah yang memotong subsidi untuk rakyat, pada saat yang bersamaan pemerintah mengobral insentif yang pada dasarnya akan dinikmati oleh para taipan yang menguasai modal,” kata Hidayatullah lagi.

Menurut Hidayatullah, seharusnya pemerintah serius menghindarkan diri dari jebakan kapitalisme global untuk mendorong investasi. “Saat ini kita rasakan, pemerintah selalu memberikan keistimewaan bagi para taipan dengan kebijakan-kebijakan memotong pajak dan pada saat yang sama iuran kesehatan masyarakat atau BPJS malah dinaikkan 100 persen. Jika disetujui DPR dan diberlakukan tahun 2021 ini, UU ini berpotensi memicu perlawanan publik dari kelompok buruh dan pelaku usaha kecil,” katanya mengingatkan pemerintah.

Lebih lanjut Hidayatullah mengatakan, format RUU ini sangat  serius  karena secara otomatis akan mencabut beberapa UU yang selama ini sudah berjalan. “Ini ibarat mitos Kuda Troya yang semula dianggap sebagai kado tapi kenyataannya menghancurkan dan merusak,” katanya.

Jadi sebenarnya, salah besar jika pemerintah mengatakan tujuan RUU ini untuk mendatangkan investasi yang menguntungkan rakyat. “Mendatangkan investasi mungkin iya tapi kita akan terjebak dengan aturan-aturan seperti penurunan tarif PPh Badan hingga 20 persen dan memberikan insentif pemotongan PPh Badan sebesar tiga persen untuk Perusahaan Terbuka. Ini kan akan menggerus penerimaan pajak kita, jika pajak dari perusahaan berkurang maka pemerintah nanti akan menggenjot pajak dari rakyat. Lha yang akan sengsara siapa? Rakyat juga kan?” katanya bertanya.

Padahal menurut Hidayatullah, pemerintah seharusnya memperbaiki kualitas dan iklim berinvestasi. Misalnya terkait dengan  usulan  pemerintah  tentang  kontrak  tambang  batubara  yang dapat  diperpanjang tanpa lelang.

“Rasanya  kita semakin jauh  dari cita -cita Proklamator kita Bung  Karno dan Bung Hatta. Kita merdeka  untuk  membangun  bangsa  yang  berdikari, ekonomi yang berdikari di atas kaki sendiri,” katanya lagi. (*)

Reporter:
Abdul Aziz

Industri Keuangan Banyak Sakit, DPR Minta Perbaikan dari OJK

Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, H. Hidayatullah, SE

Jakarta (11/12) — Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, H. Hidayatullah, SE mengaku akan ‘mengejar’ pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas permasalahan pada industri keuangan, terutama sektor asuransi yang banyak mengalami gagal bayar.

Menurut Hidayatullah, melalui Panitia Kerja (Panja), nantinya DPR akan menagih langkah-langkah perbaikan apa saja yang akan dilakukan lembaga pengawas industri keuangan tersebut.

“Ini masalah yang sangat serius. Ada beberapa asuransi. Ada Bumiputera, Jiwasraya dan lainnya. Intinya kita menuntut perbaikan dari OJK sebagai otoritas pengawas punya tanggung jawab penuh pada pengawasan industri keuangan,” katanya di Jakarta, Selasa (10/12/2019)

Kemudian selain menagih sekenario jalan keluar dari masalah yang ada, DPR juga ingin mengevaluasi lembaga OJK untuk menemukan berbagai hambatan hingga lembaga itu tidak mampu melakukan deteksi dini terhadap kasus yang ada.

“Kita akan menagih terkait dengan pelaksanaan fungsinya. Bagaimana dia melakukan pengawasan. Paling tidak kita menagih bagaimana langkah perbaikan dari situasi yang terpuruk ini,” tutur dia.

Hidayatullah berharap kepada OJK selaku mitra Komisi XI bisa koperatif dan bersinergi untuk berbenah diri agar permasalahan yang sama tidak terulang dikemudian hari.

“OJK itu fungsinya pengawasan dan memantau risiko lembaga keuangan agar ada deteksi dini, sehingga diharapkan ditak terjadi kasus yang mengkhawatikan seperti ini,” pungkasnya.

Dua Skenario

Diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, terdapat dua skenario dalam penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), diantaranya, membentuk anak usaha baru untuk membayar semua klaim-klaim nasabah dan memperkuat memperkuat bisnis perseroan.

Ketua Dewan komisioner Wimboh Santoso menuturkan menjelaskan, pembentukan anak perusahaan melalui Jiwasraya Putra, akan mengatasi cash flow perusahaaan untuk membayar semua klaim nasabah. Anak usaha tersebut telah diberi konsesi untuk menjamin asuransi beberapa perusahaan plat merah.

Sebagai informasi, PT Jiwasraya Putra telah menandatangani kesepakatan kerja sama dan distribusi dengan empat BUMN yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Telkomsel. “Kita semua tahu, bahwa ini tidak mudah, tapi tetap ada skenario-skenario,” ujarnya di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (10/12).

Menurutnya, Jiwasraya Putra dapat menarik investor dengan memanfaatkan kerjasama dengan BUMN lainnya untuk menjual produk asuransi dengan memanfaatkan akses customer based dan jaringan distribusi di empat perusahaan tersebut. “Sehingga dengan hasil itu bisa untuk men-top-up cashflow,” imbuhnya.

Melalui Jiwasraya Putra, pihaknya berharap dapat menyelesaikan persoalan kewajiban pembayaran klaim pemegang polis Jiwasraya yang sudah jatuh tempo pada Oktober 2018 sebesar Rp 802 miliar.

Sementara, skenario kedua merupakan solusi untuk jangka panjang. Namun, hal tersebut masih dibicarakan oleh para pemangku kepentingan.

“Ke depan jangka menengah panjang harus ada program bagaimana memperkuat bisnis Jiwasraya,” tutur Wimboh.

PKS Harap PLN Tak Naikan Tarif Listrik karena Sengsarakan Rakyat

thumbnail
Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS Saadiah Uluputty dalam FGD Fraksi PKS di Ruang Rapat Pleno

Jakarta (10/12) — Anggota komisi VII DPR RI Fraksi PKS Saadiah Ulluputy mengatakan pihaknya sangat fokus memperjuangkan agar energi, khususnya kelistrikan di Indonesia bisa terkelola dengan baik.

“Kami selalu berupaya memperjuangkan agar kebutuhan dasar masyarakat khususnya terkait dengan listrik benar-benar bisa dirasakan dengan baik disertai pengelolaan yang maksimal,” ungkap Saadiah.

Saadiah mengatakan saat ini kondisi rasio elektrifikasi kelistrikan saat ini mengalami kenaikan secara signifikan.

“Rasio elektrifikasi kelistrikan di Indonesia saat ini mengalami capaian yang meningkat. Namun yang menjadi catatan rasio elektrifikasi di daerah 3 T yang hanya menyala 6 jam saja dalam sehari”, ungkap Saadiah dalam FGD yang diadakan Fraksi PKS DPR RI, Selasa, (10/12/2019).

Dari beberapa negara yang ada, lanjut Saadiah, tarif listrik di Indonesia tergolong mahal dibandingkan dengan sejumlah negara yang ada di dunia.

“Yang menjadi catatan saat ini, beberapa negara memiliki harga tarif listrik yang lebih murah apabila disandingkan dengan Indonesia”, tambahnya.

Pada Januari 2020, menurut Saadiah tarif adjusment diperkirakan akan mengalami penyesuaian, apakah naik ataukah turun tergantung beberapa harga komoditas di dunia.

“Salah satu yang bisa membuat tarif adjusment naik antara lain karena harga batu bara dunia, laju inflasi dan ICP yang cenderung naik”, tutup Saadiah.

Raker Komisi IX, Aleg PKS Minta BPJS Segera Lunasi Tagihan RS

thumbnail
Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin. Foto by Eko Novan/Humas Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (11/12) — Komisi IX DPR RI kembali menggelar rapat kerja komisi dengan Menteri Kesehatan pada hari Senin (9/12/2019) di ruang sidang Komisi IX DPR RI, Jakarta.

Rapat kerja yang dihadiri langsung Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, Sekjend Kemenkes Oscar Primadi dan staf kementerian lainnya membahas evaluasi kegiatan dan anggaran 2018 – 2019.

Alifudin, anggota DPR RI komisi IX, yang hadir dalam raker komisi IX mengungkapkan kekecewaannya atas tetap dinaikkannya iuran BPJS, terkait ini Alifudin mengusulkan untuk menghidupkan Jamkesda dengan melakukan Revisi UU dan mengusulkan di buat Panja BPJS.

“Terkait masalah BPJS ini kami mengusulkan lebih baik kita hidupkan kembali Jamkesda dengan melakukan revisi undang-undang, atau kita buat panja khusus BPJS,” ujarnya.

Selain itu Alifudin juga sempat meminta Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto agar BPJS melunaskan tagihan Rumah Sakit di daerah Kota Pontianak, Singkawang dan Sambas.

“Ini Aspirasi dari Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Sambas serta Yogyakarta Melalui menteri agar segera BPJS melunaskan tagihan RS, karena kemarin kami didatangi anggota Fraksi PKS Kota Pontianak pak menteri, mereka meminta agar BPJS segera melunaskan tagihan, terutama terhadap Rumah Sakit swasta,” tambahannya.

Alifudin juga menanyakan langsung pada Menteri Kesehatan RI, terkait urgensinya mengambil alih Izin Edar dari BPOM. Rapat Kerja Komisi yang berakhir pada pukul 03.30 dini hari (Selasa) akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis. (arbain)

H. HIDAYATULLAH, SE SESALKAN KEBIJAKAN MENAG SOAL MAJELIS TAKLIM

MEDAN – Hidayatullah.co.id : Anggota Fraksi PKS DPR RI H. Hidayatullah, SE menyesalkan kebijakan Meteri Agama RI Fachrul Razi yang mengharuskan Pengurus Majelis Taklim harus mendaftarkan majelis taklimnya ke kantor Kemenag. Hal itu dikatakan Hidayatullah dalam pembicaran telepon dengan reporter hidayatullah.co.id Abdul Aziz, Kamis (05/11/2019) pagi.

“Sebagai wakil rakyat, saya menyesalkan kebijakan Menag tersebut. Tugas Kemenag bukan mengurus hal-hal kecil seperti itu. Selama ini tak ada masalah dengan majelis taklim. Kok tiba-tiba Menag sibuk mengurus majelis taklim,” katanya setengah bertanya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim yang ditandatangani Menteri Agama Fachrul Razi. Pasal 6 ayat 1 PMA tersebut mengatur agar setiap majelis taklim terdaftar di Kemenag.

Hidayatullah mencurigai kebijakan Menag ini adalah dalam rangka mendeskreditkan peran majelis taklim dalam pembinaan kehidupan umat beragama. “Harus diakui peran majelis taklim sangat signifikan selama ini. Kenapa harus dikebiri,” kata kader PKS ini.

Pendapat senada disampaikan pula kader PKS lainnya yang tengah menjadi Anggota DPD RI, H. Muhammad Nuh, yang juga merasa heran dengan kebijakan Menteri Agama RI Fachrul Razi yang mengharuskan majelis taklim mendaftar di kantor Kemenag itu. “Ada apa kok malah menjadi program khusus dengan aturan yang dinilai memberatkan para pengelola majelis taklim?“ kata Muhammad Nuh  ketika diminta tanggapannya melalui pesan Whatsapp tentang kebijakan baru Menag Fachrul Razi, Rabu (4/12/2019).

Menurut Muhammad Nuh, seharusnya pemerintah mendorong agar institusi dan komunitas yang belum membentuk majelis taklim segera membentuknya guna mendorong agar nilai-nilai keagamaan yang amat mulia dan penting itu dapat dihidupkan dan disemarakkan.  Sesuai dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, pemerintah seharusnya mendukung dan memotivasi semua penganut agama resmi di negeri ini untuk menyemarakkan kegiatan keagamaan masing-masing.

Muhammad Nuh mengatakan, selama ini tidak ada masalah dengan majelis taklim. Tapi sekarang mengapa harus didaftar. Majelis taklim telah menjadi  sarana untuk memupuk tradisi keagamaan di masyarakat. Jadi peraturan baru ini malah akan mengganggu peran majelis taklim di masyarakat

Menurut Nuh, bahkan jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, majelis taklim itu sudah ada dan banyak berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. “Sebelum kemerdekaan, ulama dan santri itu lazim bergabung dalam majelis taklim. Mereka punya peran signifikan dalam memperjuangkan kemerdekaan,” kata Muhammad Nuh lagi. (*)

Reporter:

Abdul Aziz

PKS: RUU Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama Sudah Masuk Baleg DPR

PKS: RUU Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama Sudah Masuk Baleg DPR

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut ada beberapa usulan RUU yang sudah diusulkan masuk ke Badan Legislatif (Baleg) DPR. Salah satunya usulan UU perlindungan ulama dan tokoh agama.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini saat memberi sambutan dalam rapat kerja pimpinan fraksi PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019). Jazuli mengatakan beberapa RUU akan diplenokan malam nanti di Baleg.

“Insyaallah beberapa RUU yang akan diusulkan oleh Fraksi PKS nanti malam akan diplenokan di Baleg,” kata Jazuli.

Jazuli mengatakan UU Kewirausahaan juga sudah diusulkan ke Baleg.

“Alhamdulillah meskipun 5 tahun yang lalu belum selesai UU kewirausahaan nasional dan itu sudah bisa dimasukkan kembali dan juga saya mendengar sudah dimasukkan UU perlindungan ulama dan tokoh agama yang merupakan jargon dan janji kampanye kita,” ujarnya.

Jazuli menjelaskan maksud UU perlindungan ulama dan tokoh agama itu adalah agar ulama bisa dimuliakan dan dihormati.

“Agar para ulama bisa dihormati dan dimuliakan karena mereka juga dihormati dan dimuliakan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW,” sebutnya.

Acara raker PKS ini diselenggarakan selama dua hari. Rapat kerja ini dihadiri oleh DPP PKS hingga DPD PKS provinsi seluruh Indonesia.
(sumber : detik.com)