Industri Keuangan Banyak Sakit, DPR Minta Perbaikan dari OJK

Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, H. Hidayatullah, SE

Jakarta (11/12) — Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, H. Hidayatullah, SE mengaku akan ‘mengejar’ pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas permasalahan pada industri keuangan, terutama sektor asuransi yang banyak mengalami gagal bayar.

Menurut Hidayatullah, melalui Panitia Kerja (Panja), nantinya DPR akan menagih langkah-langkah perbaikan apa saja yang akan dilakukan lembaga pengawas industri keuangan tersebut.

“Ini masalah yang sangat serius. Ada beberapa asuransi. Ada Bumiputera, Jiwasraya dan lainnya. Intinya kita menuntut perbaikan dari OJK sebagai otoritas pengawas punya tanggung jawab penuh pada pengawasan industri keuangan,” katanya di Jakarta, Selasa (10/12/2019)

Kemudian selain menagih sekenario jalan keluar dari masalah yang ada, DPR juga ingin mengevaluasi lembaga OJK untuk menemukan berbagai hambatan hingga lembaga itu tidak mampu melakukan deteksi dini terhadap kasus yang ada.

“Kita akan menagih terkait dengan pelaksanaan fungsinya. Bagaimana dia melakukan pengawasan. Paling tidak kita menagih bagaimana langkah perbaikan dari situasi yang terpuruk ini,” tutur dia.

Hidayatullah berharap kepada OJK selaku mitra Komisi XI bisa koperatif dan bersinergi untuk berbenah diri agar permasalahan yang sama tidak terulang dikemudian hari.

“OJK itu fungsinya pengawasan dan memantau risiko lembaga keuangan agar ada deteksi dini, sehingga diharapkan ditak terjadi kasus yang mengkhawatikan seperti ini,” pungkasnya.

Dua Skenario

Diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, terdapat dua skenario dalam penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), diantaranya, membentuk anak usaha baru untuk membayar semua klaim-klaim nasabah dan memperkuat memperkuat bisnis perseroan.

Ketua Dewan komisioner Wimboh Santoso menuturkan menjelaskan, pembentukan anak perusahaan melalui Jiwasraya Putra, akan mengatasi cash flow perusahaaan untuk membayar semua klaim nasabah. Anak usaha tersebut telah diberi konsesi untuk menjamin asuransi beberapa perusahaan plat merah.

Sebagai informasi, PT Jiwasraya Putra telah menandatangani kesepakatan kerja sama dan distribusi dengan empat BUMN yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Telkomsel. “Kita semua tahu, bahwa ini tidak mudah, tapi tetap ada skenario-skenario,” ujarnya di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (10/12).

Menurutnya, Jiwasraya Putra dapat menarik investor dengan memanfaatkan kerjasama dengan BUMN lainnya untuk menjual produk asuransi dengan memanfaatkan akses customer based dan jaringan distribusi di empat perusahaan tersebut. “Sehingga dengan hasil itu bisa untuk men-top-up cashflow,” imbuhnya.

Melalui Jiwasraya Putra, pihaknya berharap dapat menyelesaikan persoalan kewajiban pembayaran klaim pemegang polis Jiwasraya yang sudah jatuh tempo pada Oktober 2018 sebesar Rp 802 miliar.

Sementara, skenario kedua merupakan solusi untuk jangka panjang. Namun, hal tersebut masih dibicarakan oleh para pemangku kepentingan.

“Ke depan jangka menengah panjang harus ada program bagaimana memperkuat bisnis Jiwasraya,” tutur Wimboh.

PKS Harap PLN Tak Naikan Tarif Listrik karena Sengsarakan Rakyat

thumbnail
Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS Saadiah Uluputty dalam FGD Fraksi PKS di Ruang Rapat Pleno

Jakarta (10/12) — Anggota komisi VII DPR RI Fraksi PKS Saadiah Ulluputy mengatakan pihaknya sangat fokus memperjuangkan agar energi, khususnya kelistrikan di Indonesia bisa terkelola dengan baik.

“Kami selalu berupaya memperjuangkan agar kebutuhan dasar masyarakat khususnya terkait dengan listrik benar-benar bisa dirasakan dengan baik disertai pengelolaan yang maksimal,” ungkap Saadiah.

Saadiah mengatakan saat ini kondisi rasio elektrifikasi kelistrikan saat ini mengalami kenaikan secara signifikan.

“Rasio elektrifikasi kelistrikan di Indonesia saat ini mengalami capaian yang meningkat. Namun yang menjadi catatan rasio elektrifikasi di daerah 3 T yang hanya menyala 6 jam saja dalam sehari”, ungkap Saadiah dalam FGD yang diadakan Fraksi PKS DPR RI, Selasa, (10/12/2019).

Dari beberapa negara yang ada, lanjut Saadiah, tarif listrik di Indonesia tergolong mahal dibandingkan dengan sejumlah negara yang ada di dunia.

“Yang menjadi catatan saat ini, beberapa negara memiliki harga tarif listrik yang lebih murah apabila disandingkan dengan Indonesia”, tambahnya.

Pada Januari 2020, menurut Saadiah tarif adjusment diperkirakan akan mengalami penyesuaian, apakah naik ataukah turun tergantung beberapa harga komoditas di dunia.

“Salah satu yang bisa membuat tarif adjusment naik antara lain karena harga batu bara dunia, laju inflasi dan ICP yang cenderung naik”, tutup Saadiah.

Raker Komisi IX, Aleg PKS Minta BPJS Segera Lunasi Tagihan RS

thumbnail
Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin. Foto by Eko Novan/Humas Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (11/12) — Komisi IX DPR RI kembali menggelar rapat kerja komisi dengan Menteri Kesehatan pada hari Senin (9/12/2019) di ruang sidang Komisi IX DPR RI, Jakarta.

Rapat kerja yang dihadiri langsung Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, Sekjend Kemenkes Oscar Primadi dan staf kementerian lainnya membahas evaluasi kegiatan dan anggaran 2018 – 2019.

Alifudin, anggota DPR RI komisi IX, yang hadir dalam raker komisi IX mengungkapkan kekecewaannya atas tetap dinaikkannya iuran BPJS, terkait ini Alifudin mengusulkan untuk menghidupkan Jamkesda dengan melakukan Revisi UU dan mengusulkan di buat Panja BPJS.

“Terkait masalah BPJS ini kami mengusulkan lebih baik kita hidupkan kembali Jamkesda dengan melakukan revisi undang-undang, atau kita buat panja khusus BPJS,” ujarnya.

Selain itu Alifudin juga sempat meminta Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto agar BPJS melunaskan tagihan Rumah Sakit di daerah Kota Pontianak, Singkawang dan Sambas.

“Ini Aspirasi dari Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Sambas serta Yogyakarta Melalui menteri agar segera BPJS melunaskan tagihan RS, karena kemarin kami didatangi anggota Fraksi PKS Kota Pontianak pak menteri, mereka meminta agar BPJS segera melunaskan tagihan, terutama terhadap Rumah Sakit swasta,” tambahannya.

Alifudin juga menanyakan langsung pada Menteri Kesehatan RI, terkait urgensinya mengambil alih Izin Edar dari BPOM. Rapat Kerja Komisi yang berakhir pada pukul 03.30 dini hari (Selasa) akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis. (arbain)

H. HIDAYATULLAH, SE SESALKAN KEBIJAKAN MENAG SOAL MAJELIS TAKLIM

MEDAN – Hidayatullah.co.id : Anggota Fraksi PKS DPR RI H. Hidayatullah, SE menyesalkan kebijakan Meteri Agama RI Fachrul Razi yang mengharuskan Pengurus Majelis Taklim harus mendaftarkan majelis taklimnya ke kantor Kemenag. Hal itu dikatakan Hidayatullah dalam pembicaran telepon dengan reporter hidayatullah.co.id Abdul Aziz, Kamis (05/11/2019) pagi.

“Sebagai wakil rakyat, saya menyesalkan kebijakan Menag tersebut. Tugas Kemenag bukan mengurus hal-hal kecil seperti itu. Selama ini tak ada masalah dengan majelis taklim. Kok tiba-tiba Menag sibuk mengurus majelis taklim,” katanya setengah bertanya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim yang ditandatangani Menteri Agama Fachrul Razi. Pasal 6 ayat 1 PMA tersebut mengatur agar setiap majelis taklim terdaftar di Kemenag.

Hidayatullah mencurigai kebijakan Menag ini adalah dalam rangka mendeskreditkan peran majelis taklim dalam pembinaan kehidupan umat beragama. “Harus diakui peran majelis taklim sangat signifikan selama ini. Kenapa harus dikebiri,” kata kader PKS ini.

Pendapat senada disampaikan pula kader PKS lainnya yang tengah menjadi Anggota DPD RI, H. Muhammad Nuh, yang juga merasa heran dengan kebijakan Menteri Agama RI Fachrul Razi yang mengharuskan majelis taklim mendaftar di kantor Kemenag itu. “Ada apa kok malah menjadi program khusus dengan aturan yang dinilai memberatkan para pengelola majelis taklim?“ kata Muhammad Nuh  ketika diminta tanggapannya melalui pesan Whatsapp tentang kebijakan baru Menag Fachrul Razi, Rabu (4/12/2019).

Menurut Muhammad Nuh, seharusnya pemerintah mendorong agar institusi dan komunitas yang belum membentuk majelis taklim segera membentuknya guna mendorong agar nilai-nilai keagamaan yang amat mulia dan penting itu dapat dihidupkan dan disemarakkan.  Sesuai dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, pemerintah seharusnya mendukung dan memotivasi semua penganut agama resmi di negeri ini untuk menyemarakkan kegiatan keagamaan masing-masing.

Muhammad Nuh mengatakan, selama ini tidak ada masalah dengan majelis taklim. Tapi sekarang mengapa harus didaftar. Majelis taklim telah menjadi  sarana untuk memupuk tradisi keagamaan di masyarakat. Jadi peraturan baru ini malah akan mengganggu peran majelis taklim di masyarakat

Menurut Nuh, bahkan jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, majelis taklim itu sudah ada dan banyak berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. “Sebelum kemerdekaan, ulama dan santri itu lazim bergabung dalam majelis taklim. Mereka punya peran signifikan dalam memperjuangkan kemerdekaan,” kata Muhammad Nuh lagi. (*)

Reporter:

Abdul Aziz

PKS: RUU Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama Sudah Masuk Baleg DPR

PKS: RUU Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama Sudah Masuk Baleg DPR

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut ada beberapa usulan RUU yang sudah diusulkan masuk ke Badan Legislatif (Baleg) DPR. Salah satunya usulan UU perlindungan ulama dan tokoh agama.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini saat memberi sambutan dalam rapat kerja pimpinan fraksi PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019). Jazuli mengatakan beberapa RUU akan diplenokan malam nanti di Baleg.

“Insyaallah beberapa RUU yang akan diusulkan oleh Fraksi PKS nanti malam akan diplenokan di Baleg,” kata Jazuli.

Jazuli mengatakan UU Kewirausahaan juga sudah diusulkan ke Baleg.

“Alhamdulillah meskipun 5 tahun yang lalu belum selesai UU kewirausahaan nasional dan itu sudah bisa dimasukkan kembali dan juga saya mendengar sudah dimasukkan UU perlindungan ulama dan tokoh agama yang merupakan jargon dan janji kampanye kita,” ujarnya.

Jazuli menjelaskan maksud UU perlindungan ulama dan tokoh agama itu adalah agar ulama bisa dimuliakan dan dihormati.

“Agar para ulama bisa dihormati dan dimuliakan karena mereka juga dihormati dan dimuliakan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW,” sebutnya.

Acara raker PKS ini diselenggarakan selama dua hari. Rapat kerja ini dihadiri oleh DPP PKS hingga DPD PKS provinsi seluruh Indonesia.
(sumber : detik.com)

Ini Dampak Bila Majelis Taklim tak Mendaftar ke Kemenag

Sebuah Majelis Taklim sedang melakukan penyuluhan tentang “Peran Keluarga dalam Menangkal Bahaya Pornografi di Era Digital” (ilustrasi)
Sebuah Majelis Taklim sedang melakukan penyuluhan tentang “Peran Keluarga dalam Menangkal Bahaya Pornografi di Era Digital” (ilustrasi)

HIDAYATULLAH.CO.ID, JAKARTA — Plt Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag), Syafrizal memberi penjelasan soal keharusan majelis taklim melakukan pendaftaran ke Kemenag di daerahnya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 29/2019 tentang Majelis Taklim.

Syafrizal menjelaskan, ini bermula ketika Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kemenag berdiskusi dalam proses penyusunan PMA itu. Dalam diskusi tersebut, dibahas soal apakah pendaftaran majelis taklim ini bersifat boleh, harus, atau wajib.

“Pasal 6 kan itu, waktu dialog, diskusi, di antara Kemenkumham dan (Ditjen) Bimas Islam, ada boleh, harus dan wajib. Di bahasa hukum itu, kalau wajib, implikasinya kalau tak lakukan, dapat sanksi. Kalau disebut boleh di situ, enggak ada implikasi apa-apa, terus buat apa diatur-atur ada SKT (Surat Keterangan Terdaftar) segala,” jelas dia , Senin (2/12).

Kemudian, lanjut Syafrizal, disepakati bahwa pendaftaran bersifat harus. “Teman-teman di situ, pakar-pakar itu, mencari kata tengah, yaitu harus, yang ditujukan untuk pemenuhan administrasi. Kata harus itu kan di tengah-tengah. SKT ini syarat-syaratnya punya alamat yang jelas, anggotanya minimal berapa orang, kegiatannya apa, dan punya bukti tempat tinggal (domisili),” paparnya.

Karena sifatnya harus, Syafrizal mengungkapkan tidak ada sanksi bagi majelis taklim yang tidak mendaftar ke Kemenag. “Hanya saja, secara administrasi tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi, ya tidak dapat SKT. Karena syarat administrasinya tidak memenuhi, maka urusan ke Kemenag, Pemda, jika ada bantuan, tentu tidak akan dapat. Jadi harus memenuhi syarat dulu,” tutur dia.

Syafrizal mengatakan, Kemenag pun tidak mempersoalkan majelis taklim yang memang sejak awal enggan melakukan pendaftaran. “Enggak apa-apa, ya konsekuensinya tentu dia akan kesulitan apabila ngaju-ngajuin kerja sama dengan pemerintah,” ucapnya.

sumber : republika.co.id

Aleg PKS Ingin Ada Penguatan SDM Kesehatan

thumbnail

Bandar Lampung (3/12) — Anggota Komisi V DPRD Lampung Fraksi PKS, Antoni Imam mengingatkan pentingnya pentingnya penguatan sumberdaya manusia yang berperan dalam pelayanan kesehatan.

Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber di depan seratusan peserta acara Seminar Legislasi 2019 yang dilaksanakan oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang, di Aula Poltekkes Tanjung Karang, Rajabasa. Selasa (3/12).

“Petugas-petugas yang memberikan pelayanan di berbagai instansi layanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, puskesmas dan yang lain seyogyanya mengedepankan pelayanan prima,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung.

Pelayanan prima oleh SDM terkait tak akan lepas dari dukungan anggaran dan peningkatan kualitas melalui pelatihan pelayanan.

Menurutnya setelah 7,8 trilyun APBD Lampung telah disahkan antara Gubernur dan DPRD Lampung, 65 persennya untuk belanja tak langsung. “Dimana sebagian besarnya untuk belanja pegawai, yang disitu ada belanja pegawai di instansi kesehatan di lingkup Pemprov Lampung. Maka sudah semestinya aparatur atau petugas yang bertugas di instansi kesehatan memberikan pelayanan yang prima. Bahkan jika perlu memenuhi standar pelayanan minimal,” ungkap Calon Bupati Lampung Selatan.

Dia menambahkan jika kita ke toko waralaba tertentu, maka tentu disambut dengan ucapan simpatik, “selamat datang, selamat berbelanja,” ujar Antoni Imam menirukan petugas waralaba tersebut.

Begitupun ketika kita ke hotel, dibukakan pintu kemudian di bagian front office tersenyum sambil menyapa “selamat datang, silakan nikmati pelayanan kami, begitukan sapaan di hotel” ujar Anggota DPRD Lampung dapil Lamsel ini.

Oleh karena itu, sudah sewajarny ketika di rumah sakit, klinik, puskesmas, juga patut memberikan kebahagiaan dengan dimulai dari sapaan hangat atau menenangkan kepada pasien atau keluarga pasien yang akan berobat. “Saat berobat di rumah sakit atau klinik kan rata-rata pasien atau keluarga pasien galau, punya perasaan was-was, campur aduk. Nah tentu perlu ditenangkan suasana hatinya. Ini jadi bagian yang tak terpisahkan dari pelayanan prima, ujar Antoni Imam.

Jokowi Minta Kabinetnya Tak Dinilai dari Jumlah, PKS Bandingkan dengan AS

thumbnail

Jakarta — Presiden Jokowi meminta agar komposisi kabinetnya tak dinilai dari jumlahnya, melainkan dari efektivitas yang diberikan. PKS tetap meyakini bahwa kabinet yang efektif adalah kabinet yang ‘ramping’.

“Justru untuk bisa efektif bekerja kabinet itu harus ramping bukan tambah besar. Katanya Bapak Presiden mau kerja cepat, harus lincah dong. Refromasi birokrasi itu dimulai dengan rightsizing atau perampingan bukan penggemukan birokrasi,” juru bicara PKS, M Kholid kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).

Kholid lantas membandingkan dengan jumlah menteri di Amerika Serikat. Dia mengatakan, sebagai negara besar dengan indeks GDP yang lebih besar dari Indonesia, AS hanya memiliki 15 menteri.

“Kalau Presiden Jokowi membandingkan dengan jumlah penduduk dan ukuran ekonomi, coba bisa dicek berapa jumlah menteri di Amerika Serikat? Ukuran ekonomi atau GDP AS itu 20 kali lipat dari GDP Indonesia, menterinya cuma 15. Pak Jokowi berapa menterinya? Wakil menterinya? Bisa dua kali lipat dari AS. Dari jumlah penduduk AS juga lebih banyak dari RI,” tuturnya.

Kholid pun menilai ‘gemuknya’ kabinet Jokowi ini tak lain sebagai cerminan politik akomodasi kepentingan. “Jadi membesarnya kabinet Jokowi ini cerminan politik akomodasi kepentingan bukan politik meritokrasi,” kata KholidSumber: Detik.com

Wujudkan Cita-Cita Nasional, PKS Silaturahmi Kebangsaan ke PP Muhammadiyah

thumbnail

Jakarta (03/12) — Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera akan mengunjungi PP Muhammadiyah di Jakarta, Rabu (4/12/2019) dalam rangka Silaturahmi Kebangsaan.

Jajaran DPTP PKS yang diwakili Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Mustafa Kamal akan dijamu makan malam oleh jajaran Pimpinan PP Muhammadiyah.

Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal menyebutkan kedatangan DPTP PKS ke PP Muhammadiyah dalam rangka meneruskan tradisi Silaturahmi Kebangsaan.

Mustafa mengatakan, tujuan silaturahmi ini adalah untuk meminta masukan dan nasihat dari PP Muhammadiyah terkait sumbangsih terhadap pembangunan bangsa. Terlebih lagi Muhammadiyah telah menjadi organisasi Islam modern terbesar yang telah memberikan sumbangsih sangat besar selama lebih dari satu abad sejak berdiri.

“Kami ingih lebih banyak mendengar nasihat dari guru-guru kami di PP Muhammadiyah. Pengalaman lebih dari satu abad dalam berkiprah tentu bisa memberikan spektrum yang jauh lebih luas untuk bangsa ini,” papar dia.

Mustafa menambahkan bahwa tujuan dan cita-cita PKS sama dengan Muhammadiyah dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang disepakati para pendiri bangsa dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 paragraf ke-4.

“Kami sebagai partai politik dan Muhammadiyah sebagai Ormas hanya berbeda dari sisi bentuk, semacam pembagian tugas. Tetapi saya yakin tujuan kami sama untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Untuk itulah kami butuh masukan dalam mewujudkan cita-cita yang sama itu dari sisi partai politik,” kata Mustafa.

ANGGOTA DPR RI HIDAYATULLAH: “MASIH BANYAK RAKYAT BELUM FAHAM EMPAT PILAR”

MEDAN : Anggota DPR RI Hidayatullah menilai masih banyak rakyat Indonesia yang belum paham Empat Pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. “ Bukan hanya rakyat biasa, bahkan penyelenggara negara pun banyak yang belum paham. Oleh karena itu, Empat Pilar ini menjadi sangat penting untuk selalu disosialisasikan,” kata Hidayatullah pada acara Sosialisasi Empat Pilar di Gedung Balai Latihan Pertanian Medan, Selasa (26/11/2019).

Kegiatan ini dihadiri sebanyak 150 orang peserta yang terdiri dari tokoh-tokoh lintas profesi, agama, mahasiswa dan masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  untuk mensosialisasikan  Empat Pilar tersebut.

Empat Pilar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika itu harus terus disosialisasikan kepada masyarakat di seluruh wilayah tanah air.

Menurut Hidayatullah, dengan memahami Empat Pilar ini, rakyat mempunyai kemampuan dalam melestarikan nilai-nilai ke Indonesiaan kita. “Empat Pilar itu adalah konsensus nasional yang mengikat dan mempersatukan rakyat Indonesia yang besar dan majemuk ini. ”Pancasila merupakan sumber jatidiri, kepribadian dan moralitas untuk menjaga persatuan bangsa. Saya mengajak kita semua untuk memegang teguh Empat Pilar tersebut dan mengamalkannya,” kata angota Fraksi PKS dari Dapil Sumut ini lagi.

Lebih lanjut, Hidayatullah mengatakan, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pengabaian, pengkhianatan dan inkonsistensi  yang berkaitan dengan keempat pilar tersebut bisa membawa berbagai masalah, keterpurukan, penderitaan dan perpecahan dalam perikehidupan kebangsaan.

Untuk itu, Hidayatullah mengingatkan, bahwa banyak negara lain ingin menguasai  Indonesia, jadi jangan sampai ada warga negara tidak mencintai dan tidak peduli kepada negaranya.