Jakarta (11/03) – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendorong Pemerintah membangun sinergi antar-pemangku kepentingan (stakeholder) terkait panas bumi agar mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang membelit sekarang ini.

Menurut Mulyanto, kerjasama ini penting agar potensi energi panas bumi yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal. Kerjasama tersebut bisa dalam bentuk bangun perusahaan induk BUMN panas bumi.

“Saat ini adalah waktu yang tepat untuk membangun sinergi itu karena kita tengah mengejar ketertinggalan kontribusi sumber energi terbarukan (EBT) yang ditargetkan sebanyak 23 persen dari bauran energi nasional pada tahun 2025. Bila dikelola secara bisnis biasa, tanpa percepatan, praktis target ini tidak akan tercapai. Karena hari ini kontribusi sumber EBT kita masih di bawah 12 persen, ”jelas Mulyanto.

Wacana Order holding panas bumi di atas sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2016, yang melibatkan PT. Pertamina, PT. PLN dan PT Geo Dipa Energy. Namun sampai hari ini wujud sinergi tersebut masih belum jelas.

Menurut Mulyanto, masalah utama dalam pengembangan listrik dari sumber energi panas bumi adalah soal harga yang kurang kompetitif dibandingkan dengan sumber energi fosil atau tenaga surya. Masalah yang kerap muncul adalah respon dari warga sekitar wilayah kerja panas bumi (WKP) terkait dengan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di tempat mereka.

“Berbeda dengan pembangkit listrik sumber energi lainnya, dalam pembangunan PLTP ini memiliki kompetensi yang berbeda, yakni di hulu berupa kompetensi pembangkitan uap air melalui proses eksplorasi dan eksploitasi sumber panas bumi dan di hilir berupa kompetensi pembangkit listrik melalui pemutaran turbin uap dan pengalirannya,” terang Mulyanto.

Seringkali, lanjut Mulyanto, masing-masing kompetensi tersebut menjadi keunggulan khusus masing-masing perusahaan. PLTP Kamojang misalnya, dikelola oleh dua perusahaan yang berbeda. Di sisi pembangkitan uap air panas bumi mendukung oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), sementara di sisi pembangkitan listriknya dikelola oleh PT Indonesia Power (IP).

Karenanya, imbuhnya, ide dasar sinergi dalam Pemesanan yang panas bumi adalah untuk menyatukan kompetensii hulu dan hilir tersebut dalam satu perusahaan, sehingga perusahaan yang menjadi lebih unggul dan efisien.

“Upaya sinergi BUMN melalui pemesanan panas bumi ini perlu mendapat dukungan pemerintah. Karena sekarang adalah saat yang tepat untuk itu, agar sumber energi panas bumi nasional yang merupakan harta karun nomor dua terbesar di dunia dengan potensi sebesar 24 giga watt (GW), setelah Amerika Serikat yang mencapai 30 GW, dapat dioptimalkan untuk berkontribusi bagi bauran energi nasional dari sumber EBT. Karena sekarang ini terpasang listrik panas bumi baru sekitar 2 GW atau 9 persen dari potensinya, ”tandas Mulyanto.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *