Jakarta (22/03) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memberi catatan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan Negara Islandia, Liechtenstien, Norwegia, Siwss (EFTA) tidak serta menghilangkan ketentuan sertifikasi halal yang sudah tepat.

Wawasan oleh Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina dalam paparannya dihadapan Menteri terkait rencana kerjasama kemitraan antara Republik Indonesia dengan Negara Negara EFTA di bidang perdagangan barang, jasa, investasi, serta kerjasama ekonomi.

Ada beberapa catatan dari Fraksi PKS tentang ratifikasi perdagangan ini.

“Pertama, Fraksi PKS menyatakan bahwa adanya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Republik Indonesia- Negara EFTA harus dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia sehingga dapat memberikan dampak positif bagi neraca perdagangan Indonesia,” ungkap Nevi.

Kedua, lanjut Nevi, Fraksi PKS menyatakan bahwa adanya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Republik Indonesia-Negara EFTA harus dapat mengendalikan penting untuk melindungi Industri dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui amanat UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 pasal 54 ayat (3) ) yang menyatakan Pemerintah dapat membatasi impor barang dengan alasan untuk membangun, mempercepat dan melindungi industri tertentu di dalam negri dan untuk menjaga neraca pembayaran atau neraca perdagangan.

“Ketiga, Fraksi PKS berpendapat bahwa penghapusan tarif hambatan dan non-tarif dalam perdagangan barang tidak serta merta dapat menghilangkan ketentuan sertifikasi halal pada produk-produk impor yang masuk ke Indonesia, khususnya produk makanan dan minuman baik kemasan maupun olahan,” terang Anggota DPR Asal Asal Dapil Sumatera Barat I ini.

Selain itu, Nevi juga mengingatkan bahwa Ratifikasi Perdagangan ini harus benar-benar bisa membuka peluang bagi UMKM untuk meningkatkan pemasaran produknya. Apalagi diproyeksikan bahwa transaksi Perdagangan e-commerce di Indonesia semakin meningkat dengan ratifikasi perdagangan ini. “Karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional, yang kontribusinya sekitar 60 persen PDB,” tuturnya.

Nevi menambahkan beberapa catatan yang telah disampaikan, Fraksi PKS menyatakan dukungannya atas RUU Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif tersebut.

“Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrahim Fraksi PKS pernyataan persetujuannya terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Republik Indonesia-Negara Negara EFTA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa Indoneisia, EFTA-CEPA Indonesia) sepanjang mengurus pengawasan tersebut di atas dan untuk selanjutnya dapat pada tahap berikutnya diatur dalam tata tertib DPR RI, ”ungkap Nevi.

Oleh karenannya, Nevi melanjutkan bahwa rencana kerjasama perdagangan internasional yang dimaksud dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara Negara EFTA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Eropa Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa) harus benar-benar dikaji secara matang , dengan harapan kerjasama kemitraan yang terjalin dapat memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *