Medan (12/4) — Anggota Komisi XI DPR RI H. Hidayatullah, SE berharap Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bisa terus bekerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
“Intinya bagaimana Bank Indonesia bisa mendukung pemulihan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, khususnya ekonomi terkait dengan UMKM,” ucap Hidayatullah saat mengikuti agenda kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Senin (12/4/2021).
Ia menyampaikan, ada beberapa hal yang mendapat dukungan dari Bank Indonesia melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), diantaranya yaitu Kelompok Usaha Bersama yang melibatkan warga Sumut dan komunitas, kemudian juga pondok pesantren yang memberikan Fasilitas usaha wirausaha bagi para pemula. Selain itu yang paling penting juga adalah Bank Indonesia memfasilitasi beberapa hal, seperti digitalisasi usaha-usaha, akses permodalan, dan bimbingan teknis untuk meng-update para UMKM tersebut.
“Langkah konkret yang dilakukan Komisi XI terkait hal itu adalah dengan mendukung agar bagaimana Bank Indonesia bisa secara perundang-undangan mendapatkan tugas-tugas yang bersifat sektor riil. Tentu dengan segala keterbatasannya, agar ada landasan hukum bagi BI untuk bisa memberikan support kepada sektor riil,” ujarnya.
Hidayatullah menambahkan, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya sektor fiskal dan sektor moneter, dirinya juga mendorong kebijakan fiskal dan moneter yang lebih memberikan support afirmasi kepada UMKM, termasuk didalamnya kredit usaha mikro, dan juga kredit-kredit ultra mikro melalui fasilitas dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Kemudian melalui PT SMI dan juga melalui PT dari beberapa konsorsium, seperti penanaman modal mandiri dan sebagainya, Provinsi Sumatera Utara ini kami perjuangkan untuk mendapatkan program Pemulihan Ekonomi Nasional berupa soft loan yang akan digunakan untuk rehabilitasi kawasan perdagangan dan Wisata di Sumatera Utara,” terangnya.
Terkait program PEN Hidayatullah menyatakan masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, antara lain yakni masalah koordinasi, masalah data, dan masalah maping. Karena masalah UMKM ini ternyata masih dikelola atau dipangku oleh beberapa dinas. Ada tiga dinas yang terlibat di Provinsi Sumatera Utara, dan juga di pemerintah pusat ada beberapa kementerian yang terlibat. Sehingga langkah tepatnya adalah bagaimana agar UMKM ini bisa dikelola di bawah satu badan tertentu atau satu dinas tertentu saja di Provinsi Sumatera Utara.
“Tadi disampaikan oleh Wakil Gubenrur Provinsi Sumatera Utara bahwa kondisi seperti ini, di mana UMKM itu dipegang oleh Kementerian Pariwisata, Dinas Perdagangan dan dinas lainnya membuat koordinasi dan kolaborasi menjadi ada hambatan. Mudah-mudahan kedepan dalam kontek struktur pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat ada yang khusus untuk menangani UMKM ini sehingga betul-betul terukur dan perkembangannya bisa lebih optimal,” tutup Hidayatullah.