Jakarta (05/06) — Anggota Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) Nasir Djamil melayangkan kritik terkait keputusan Presiden Jokowi yang menambah posisi jabatan baru yakni wakil menteri pendahayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi (Wamenpan-RB).

Menurut dia, saat ini tidak dibutuhkan posisi tersebut. Apalagi, kata dia, Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB yang dinilai sudah sangat mumpuni dalam mengelola di kementerian tersebut.

Hanya jika Kemenpan-RB ada posisi Wamen, saya khawatir Wamennya tidak ada kerja alias hanya menghabisi anggaran negara saja,” kata Nasir saat dihubungi, Jumat (4/6/2021).

Politikus PKS itu mengusulkan kepada Presiden Jokowi hal yang jauh lebih penting dibandingkan harus menambah jabatan jabatan Wamenpan-RB. Usulan itu terkait dengan perampingan lembaga.

“Justru yang harus dilakukan presiden adalah perampingan struktur dan melikuidasi lembaga negara penunjang yang memberikan dampak dalam upaya mewujudkan demokrasiasi dan peningkatan taraf hidup rakyat,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menambah jabatan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB). Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kemenpan-RB).

Dalam beleid yang ditandatangani pada 19 Mei 2021 itu ada klausul baru yang ditambahkan yakni posisi Wamenpan-RB.

Dalam memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden, bunyi isi Pasal 2 Perpres 47/2021 sebagaimana dilihat pada Jumat (4/6/2021).

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *