Jakarta (16/08) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR, Senin (16/08).

Mardani sudah menilai, penanganan pandemi Covid 19 yang berjalan 1,5 tahun belakangan ini belum efektif. Salah satu penyebab terjadinya krisis komunikasi yang harus segera dibenahi oleh Jokowi.

“Pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dalam penanganan pandemi Covid-19, salah satunya dengan menunjuk juru bicara utama sebagai modal untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat,” ujar Mardani.

Dalam pemaparannya, Mardani juga mengingatkan pemerintah pusat untuk memperbaiki pola komunikasi dengan pemerintah daerah. Hal ini penting untuk mengurangi adanya ketidaksinkronan dalam harmonisasi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang sering kali berubah-ubah khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi. Lebih lanjut, Mardani juga menyebutkan pelayanan kesehatan sebagai upaya penanganan krisis pandemi ini.

“Pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi masalah krisis tenaga dokter. Menipisnya jumlah dokter hanyalah imbas dari ketidaksiapan sistem layanan kesehatan. Pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali memperkuat pelayanan kesehatan dan menggenjot pelaksanaan vaksinasi. ” jelas Mardani.

Mardani juga menambahkan, selain pelayanan kesehatan yang perlu diperhatikan, kesejahteraan para tenaga kesehatan juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebagai garda terdepan dan faktor pendukung layanan kesehatan yang efektif, sudah selayaknya para tenaga kesehatan mendapatkan apresiasi dan dukungan khusus dari pemerintah yaitu insentif yang menjadi hak nakes.

“Jangan sampai ada tunggakan-tunggakan klaim dana penanganan Covid-19 yang belum ditunaikan, agar operasional dan pelayanan rumah sakit tetap optimal dan demi kesejahteraan nakes yang telah berjuang.” tambahan.

Selain itu, Mardani mengungkapkan penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo yang kedua ini perlu mendapat perhatian publik. Sebabnya, ada beberapa Undang-Undang yang penuh kontroversi dan kemungkinan merupakan masalah penegakan hukum moral.

“Masalah pembentukan UU KPK, omnibus law Cipta Kerja, UU Darurat Pandemi Covid-19 hingga perubahan statuta UI, misalnya, jelas menggambarkan masalah mendasar dari dunia hukum kita, adanya fungsi hukum oleh pemegang kekuasaan yang membutakan masyarakat” papar Mardani.

Sebagai penutup, Mardani juga sangat menyayangkan absennya ucapan duka atas ratusan ribu rakyat yang meninggal akibat Covid 19 dari Presiden Joko Widodo dalam bicara kenegaraannya. Hal ini sangat diperhatikan oleh masyarakat Indonesia yang kehilangan banyak keluarga, sanak saudara, serta gugurnya para pejuang kesehatan di tengah pandemi ini.

“Seharusnya dalam meminta maaf kenegaraannya, Presiden Jokowi maaf dan turut berduka cita mewakili pemerintah dan negara atas wafatnya hampir 120.000 rakyat Indonesia akibat pandemi Covid-19 ini.” tutupnya.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *