Jakarta (25/08) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat menyoroti pembangunan infrastruktur Indonesia yang hingga saat ini masih diperbincangkan.

Anggota Dapil Riau II ini mengatakan, semenjak 2020, fraksi PKS sudah menyampaikan penolakan rencana Pemerintah terkait pemindahan Ibukota.

Lebih lanjut, Syahrul meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar memindahkan anggaran yang bersifat kontraktual untuk menjadi padat karya.

“Ini akan memberikan efek tidak hanya manfaat dari hasil program atau proyek tersebut. Tetapi program tersebut dilaksanakan melibatkan masyarakat. Jadi masyakarat dilibatkan bekerja dalam pelaksanaan proyek tersebut dan masyarakat mendapat upah,” ujar Syahrul dalam siaran langsung PKS Legislative Report di Gedung Nusantara II, Selasa (24/08).

Tentu, Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) akan tetap dipertahankan di komisi V. Meskipun anggaran di Kementerian PU turun.

“Ketika membangun infrastruktur betul-betul mengkaji efek ekonominya, jangan hanya membangun infrastruktur begitu saja,” imbuhnya.

Menurut Syahrul, bila terus menerus membangun tanpa mengkaji, maka akan menimbulkan beban yang lebih parah. Maka, perlu adanya evaluasi khusus di bidang infrastruktur.

“Fraksi PKS mengharapkan, bahwa proyek-proyek yang belum terfungsikan mesti dioptimalkan, difungsikan, dan dikejar solusinya. Jangan dibiarkan terbengkalai. Bagiamanapun, yang dibangun adalah duit rakyat dan negara,” tegasnya.

Perlu dikeluarkan kebijakan anggaran untuk memfungsikan, membangun dan menyelesaikan proyek yang tertunda.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *