Hidayatullah Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, menyikapi pidato Presiden soal ketahanan pangan yang digaungkan oleh pemerintah selama ini hanya sekedar pemanis cakap saja di tengah permasalahan bangsa yang semakin carut marut.
Menurut Hidayatullah Presiden Jokowidodo dan jajaranny tidak serius dalam visi ketahanan pangan buktinya, dalam nota keuangan tahun 2023 masih saja memasukkan food estate sebagai salah satu pilar ketahanan pangan, padahal faktanya di lapangan kegiatan tersebut hanya terkesan menghambur-hamburkan uang negara tanpa hasil yang dapat di ukur.
Beredar sebuah vidio dokumenter yang menunjukkan lokasi food estate penanaman singkong justru tidak serius, menyisakan tanaman yang merengas kerdil dan hutan yang sudah gundul.
Di sisi lain Hidayatullah mengkritisi anggaran ketahanan pangan berjumlah 95 triliun, namun setelah di hitung yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Kementerian Pertanian sebagai Kementerian dan lembaga yang diberi wewenang mengurusi ketahanan pangan hanya mendapatkan porsi 20 persen dari total anggaran ketahanan pangan tersebut.
“Pertanyaan kemana sisa anggaran yang cukup besar itu menguap? jangan sampai ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya, apalagi dengan jumlah yang sangat besar tersebut.
Anggaran yang besar tersebut harus betul-betul digunakan tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat khusysnya petani dan nelayan,” ujar Hidayatullah kamis (1/9/2022).
Politisi PKS dari Sumatera Utara ini mencatat sejumlah permasalahan pangan di Indonesia. Ia menunjukkan data tahun 2020 – 2021 peringkat keamanan pangan Indonesia merosot 12 peringkat, begitu juga dengan skor indeks kelaparan global Indonesia yang mendekati kondisi kelaparan kronis.
“Tentu saja ini menjadi perhatian serius pemerintah apalagi saat ini rencana pencabutan subsidi BBM akan terus menekan kemampuan petani dan nelayan sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.”
Kenaikan BBM juga mencederai nilai kemerdekaan yang di desain oleh pemerintah sendiri yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat akan menyebabkan petani dan nelayan kesulitan untuk melakukan aktifitas akibat biaya operasionalnya membengkak.
Oleh karena itu, Hidayatullah meminta pemerintah untuk membatalkan pencabutan BBM bersubsidi dan terus menjaga ketersedian pasokannya, khususnya bagi entitas kecil seperti petani dan nelayan,” tegas pembina UMKM Syariah Sumatera ini.