Jakarta – hidayatullah.co.id : Rencana Undang-undang (RUU) Omnibus Law yang saat ini  tengah “dipaksakan” pemerintah untuk disetujui DPR pada dasarnya adalah bentuk radikalisme orang-orang yang berada di sekitar elit kekuasaan. “Jika disetujui DPR maka UU tersebut sangat berpotensi merugikan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, saya akan menolak dan mengkritisi inisiatif pemerintah ini,” kata anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS ini di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

Menurut Hidayatullah, pemerintah “membungkus” RUU Cipta Ketenagakerjaan ini dengan konsep penciptaan lapangan kerja dengan  memberikan insentif pajak yang cukup besar bagi perusahaan besar. “Ini kan cara-cara primitif dan radikal kaum kapitalis global untuk menjajah Indonesia. Pada saat negara sedang kesulitan fiskal terlihat dari banyaknya kebijakan pemerintah yang memotong subsidi untuk rakyat, pada saat yang bersamaan pemerintah mengobral insentif yang pada dasarnya akan dinikmati oleh para taipan yang menguasai modal,” kata Hidayatullah lagi.

Menurut Hidayatullah, seharusnya pemerintah serius menghindarkan diri dari jebakan kapitalisme global untuk mendorong investasi. “Saat ini kita rasakan, pemerintah selalu memberikan keistimewaan bagi para taipan dengan kebijakan-kebijakan memotong pajak dan pada saat yang sama iuran kesehatan masyarakat atau BPJS malah dinaikkan 100 persen. Jika disetujui DPR dan diberlakukan tahun 2021 ini, UU ini berpotensi memicu perlawanan publik dari kelompok buruh dan pelaku usaha kecil,” katanya mengingatkan pemerintah.

Lebih lanjut Hidayatullah mengatakan, format RUU ini sangat  serius  karena secara otomatis akan mencabut beberapa UU yang selama ini sudah berjalan. “Ini ibarat mitos Kuda Troya yang semula dianggap sebagai kado tapi kenyataannya menghancurkan dan merusak,” katanya.

Jadi sebenarnya, salah besar jika pemerintah mengatakan tujuan RUU ini untuk mendatangkan investasi yang menguntungkan rakyat. “Mendatangkan investasi mungkin iya tapi kita akan terjebak dengan aturan-aturan seperti penurunan tarif PPh Badan hingga 20 persen dan memberikan insentif pemotongan PPh Badan sebesar tiga persen untuk Perusahaan Terbuka. Ini kan akan menggerus penerimaan pajak kita, jika pajak dari perusahaan berkurang maka pemerintah nanti akan menggenjot pajak dari rakyat. Lha yang akan sengsara siapa? Rakyat juga kan?” katanya bertanya.

Padahal menurut Hidayatullah, pemerintah seharusnya memperbaiki kualitas dan iklim berinvestasi. Misalnya terkait dengan  usulan  pemerintah  tentang  kontrak  tambang  batubara  yang dapat  diperpanjang tanpa lelang.

“Rasanya  kita semakin jauh  dari cita -cita Proklamator kita Bung  Karno dan Bung Hatta. Kita merdeka  untuk  membangun  bangsa  yang  berdikari, ekonomi yang berdikari di atas kaki sendiri,” katanya lagi. (*)

Reporter:
Abdul Aziz

By redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *